MATTANEWS.COM, JAKARTA – Dunia informasi Indonesia sedang memasuki fase paling riuh dalam sejarahnya. Bukan sekadar kompetisi, tapi benturan: antara media arus utama yang mengusung verifikasi, dan influencer yang mengandalkan kecepatan serta kedekatan dengan audiens.
Dalam forum yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia bersama BBC Media Action dan didukung IDN Times, satu kenyataan tak terbantahkan muncul ke permukaan: publik kini hidup dalam “inflasi konten”—banjir informasi tanpa filter yang jelas.
Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, mengingatkan bahwa di tengah derasnya arus digital, jurnalisme tidak cukup hanya benar—ia harus bisa bertahan hidup.
“AI membuka babak baru, tapi tanpa model bisnis yang sehat, jurnalisme berkualitas akan sulit bertahan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyoroti relasi timpang antara media dan platform digital. Konten berita dikonsumsi luas, namun kompensasi bagi pembuatnya belum sebanding. “Tanpa keadilan ekonomi, ekosistem ini rapuh,” katanya.
Sementara itu, Rachael McGuinn melihat perubahan perilaku audiens sebagai titik krusial. Generasi muda kini tidak lagi menjadikan media sebagai pintu utama informasi—melainkan media sosial.
“Kalau media dan influencer terus berjalan sendiri-sendiri, yang kalah adalah kualitas informasi publik,” ujarnya.
Di sinilah paradoks muncul.
Menurut Rosiana Eko, media dan influencer sebenarnya saling membutuhkan. Media punya kredibilitas, influencer punya jangkauan. Namun relasi ini belum sepenuhnya sehat.
Ia memperkenalkan konsep ethical reciprocal relationship—hubungan timbal balik yang etis. Artinya, influencer tidak harus menjadi jurnalis, tapi tetap wajib menyajikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, kritik tajam datang dari Ika Idris. Ia menemukan fakta yang lebih sensitif: tidak semua influencer berdiri di posisi netral.
Dalam risetnya, influencer yang cenderung pro-pemerintah memiliki aliran pendapatan lebih stabil. Sebaliknya, mereka yang kritis sering berhadapan dengan tekanan keberlanjutan.
Fenomena ini membelah praktik influencer ke dalam dua wajah:
— Clientelism, relasi berbasis kepentingan dan bayaran
— Grassroots activism, dukungan berbasis ideologi
Namun yang paling menarik, kata Ika, adalah ketergantungan diam-diam influencer terhadap media.
“Mereka kuat di distribusi, tapi tetap butuh media untuk legitimasi,” ujarnya.
Dari kubu media, Yulis Sulistyawan menegaskan satu hal yang tidak bisa ditawar: kepercayaan.
“Media memang lambat. Tapi karena kami harus cek, ricek, dan konfirmasi. Itu yang membedakan kami,” katanya.
Dalam ekosistem yang semakin liar, muncul pula istilah baru: wefluencer. Mereka memproduksi konten tanpa standar, tanpa verifikasi, tanpa tanggung jawab. Dampaknya jelas—disinformasi makin sulit dibendung.
Namun tidak semua melihat ini sebagai ancaman semata.
Rieke Amru justru menyebut kondisi ini sebagai peluang tersembunyi.
“Media tidak bisa lagi eksklusif. Kolaborasi adalah jalan tengah,” ujarnya.
Menurutnya, media perlu turun tangan—bukan hanya memproduksi berita, tapi juga membantu meningkatkan kapasitas influencer, terutama dalam aspek etika dan akurasi.
Pandangan lebih reflektif datang dari Ahmad Alimuddin. Ia melihat lanskap konten saat ini terjebak dalam polarisasi ekstrem: antara glorifikasi berlebihan dan kritik tanpa apresiasi.
Masalahnya bukan pada siapa yang berbicara, tapi bagaimana informasi itu dipahami.
“Banyak yang hanya baca judul, lalu langsung membentuk opini,” ujarnya.
Di tengah semua ini, satu kesimpulan mengemuka: pertarungan bukan lagi antara media vs influencer.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik.
Dalam dunia yang terlalu bising, kebenaran tidak lagi otomatis terdengar paling keras. Ia harus diperjuangkan—baik oleh media maupun influencer.
Dan mungkin, masa depan informasi tidak ditentukan oleh siapa yang paling cepat atau paling viral.
Tapi oleh siapa yang paling bertanggung jawab.
