MATTANEWS.CO, SIDOARJO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperkuat upaya penanganan banjir tahunan yang kerap melanda sejumlah wilayah, khususnya Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, dan Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi.
Langkah tersebut dilakukan melalui audiensi Bupati Sidoarjo Subandi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (4/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Subandi menjelaskan bahwa kondisi geografis Sidoarjo sebagai wilayah delta—dataran rendah di pertemuan aliran sungai dan laut—menjadikan daerahnya rawan genangan air. Kondisi ini menyebabkan penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran.
“Banjir di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, merupakan agenda tahunan. Karena itu, penanganannya harus dilakukan bersama antara BNPB, pemerintah provinsi, dan daerah,” ujar Subandi.
Ia menambahkan, Pemkab Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya, seperti normalisasi sungai untuk mengurangi sedimentasi dan optimalisasi rumah pompa di sejumlah titik rawan. Namun, langkah tersebut dinilai masih perlu diperkuat agar penanganan banjir lebih maksimal dan berkelanjutan.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Sidoarjo juga memaparkan berbagai persoalan teknis di lapangan, mulai dari kapasitas saluran air yang tidak mencukupi, kebutuhan peningkatan pompa, hingga wilayah langganan banjir.
Kepala Pelaksana BPBD Sidoarjo, Sabino Mariano, menyampaikan bahwa pihaknya diminta melakukan pemetaan menyeluruh oleh BNPB sebagai dasar penyusunan langkah penanganan yang lebih terarah dan efektif.
“Kami diminta menyampaikan secara detail persoalan di lapangan, mulai dari kapasitas saluran hingga kondisi pompa, termasuk wilayah rawan seperti Kedungbanteng dan Kedungpeluk,” kata Sabino.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo, Mochammad Mahmud, menjelaskan bahwa strategi penanganan ke depan akan difokuskan pada peningkatan kapasitas infrastruktur pengendali air.
“Langkah teknis meliputi normalisasi sungai, peningkatan kapasitas pompa, serta perbaikan saluran agar aliran air lebih lancar,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Sidoarjo juga mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp209,5 miliar kepada BNPB. Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah program prioritas, antara lain normalisasi Sungai Bagebug, perbaikan dan penambahan pompa di beberapa titik, peningkatan 37 unit pompa, pengadaan pompa portabel, serta perbaikan saluran dan sarana penunjang penanggulangan bencana.
Subandi menyebut audiensi tersebut mendapat respons positif dari BNPB. Sejumlah dukungan, termasuk bantuan teknis dan kemungkinan pendanaan, mulai dibahas guna mempercepat penanganan banjir di Sidoarjo.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi banjir tahunan, sekaligus mewujudkan tata kota yang lebih baik.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada BNPB, khususnya Bapak Jenderal Suharyanto, atas respons cepat dan dukungan dalam upaya penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.
