MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan kesiapsiagaan penuh dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026. Hal itu terlihat dalam Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Karhutla sekaligus reaktivasi desk karhutla nasional yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, di halaman Griya Agung, Rabu (6/5/2026).
Gubernur Sumsel, Herman Deru, menegaskan bahwa tren penurunan luas karhutla dalam dua tahun terakhir tidak boleh membuat semua pihak lengah.
“Penurunan ini patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita lengah. Justru ini harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih disiplin, lebih dini, dan lebih terpadu,” ujar Herman Deru.
Ia menekankan bahwa kesiapsiagaan harus dimulai sejak sebelum puncak musim kemarau, termasuk penguatan patroli, optimalisasi posko siaga, serta kesiapan personel dan peralatan di lapangan.
“Kita tidak boleh menunggu api membesar. Pencegahan harus jadi prioritas utama, dan itu dimulai dari kesiapan di tingkat daerah hingga lapangan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang, menyebut koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam penanganan karhutla.
“Kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, hingga masyarakat sangat menentukan keberhasilan pengendalian karhutla. Ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri,” katanya.
Sementara itu, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa apel kali ini memiliki makna strategis dengan diaktifkannya kembali desk koordinasi penanggulangan karhutla nasional tahun 2026.
“Reaktivasi desk ini diharapkan mampu memperkuat keterpaduan seluruh pihak, mulai dari pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum, hingga pemulihan pascakebakaran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden memberikan perhatian serius terhadap pengendalian karhutla, sehingga seluruh capaian yang telah diraih harus terus dipertahankan.
“Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan mitigasi. Kerja sama yang solid menjadi kunci,” tegasnya.
Menurutnya, Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Karakter lahan gambut, area perkebunan yang luas, serta riwayat kebakaran berulang menjadikan Sumsel sebagai wilayah strategis dalam pengendalian karhutla,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi musim kemarau yang diprediksi mulai terjadi pada Mei 2026 di wilayah Sumsel.
“Kita harus mencermati faktor cuaca. Jangan sampai kita terlambat mengantisipasi,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta seluruh kepala daerah menjadikan penanggulangan karhutla sebagai prioritas utama.
“Saya minta gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh jajaran menjadikan penanganan karhutla sebagai prioritas daerah menjelang dan selama musim kemarau,” tegasnya.
Menko Polkam juga menekankan pentingnya kesiapan teknis di lapangan, mulai dari ketersediaan sumber air, jalur mobilisasi, hingga sistem komando.
“Posko harus aktif, personel siap, peralatan lengkap, dan sistem komando berjalan efektif. Tidak boleh ada keterlambatan dalam merespons,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa integrasi data menjadi aspek penting dalam percepatan penanganan.
“Setiap titik panas harus segera diverifikasi. Tidak boleh ada ego sektoral. Semua harus bergerak cepat dan terkoordinasi,” katanya.
Tak hanya pemerintah, dunia usaha juga diminta berperan aktif dalam pencegahan karhutla. “Dunia usaha harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber persoalan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan awal penanggulangan karhutla senilai Rp2,8 miliar, berupa motor trail pemadam, mesin pompa, alat pelindung diri, dan perlengkapan lainnya.
Apel kesiapsiagaan ditutup dengan simulasi penanganan karhutla secara terintegrasi, sebagai bentuk kesiapan nyata seluruh unsur dalam menghadapi musim kemarau 2026.
