MATTANEWS.CO, SAROLANGUN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun terkait rencana pinjam pakai Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan, Kamis (21/05/2026), di Kabupaten Sarolangun.
Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah yang berada pada lokasi strategis di wilayah Kabupaten Sarolangun, guna mendukung peningkatan fungsi pelayanan publik ke depan.
Peninjauan aset dilakukan bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun untuk melihat langsung kondisi fisik bangunan serta potensi pemanfaatannya.
Kabid Pengelola Barang Milik Daerah BPKAD Kabupaten Sarolangun Muhamad Ihsan menyampaikan bahwa aset tersebut direncanakan akan direnovasi agar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
“Peninjauan ini menjadi bagian penting untuk memastikan kondisi aset secara langsung di lapangan. Ke depan, aset ini diharapkan dapat direnovasi dan dimanfaatkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Selain pengecekan fisik, pembahasan juga difokuskan pada rencana pemanfaatan aset, termasuk kesiapan dokumen, mekanisme pengelolaan, serta langkah lanjutan yang harus ditempuh para pihak agar proses berjalan tertib, transparan, dan sesuai regulasi.
BPKAD Kabupaten Sarolangun juga menyampaikan rencana pengelolaan aset melalui skema pinjam pakai maupun mekanisme lain seperti barter, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, pihak Kanwil Kementerian Hukum Jambi menyampaikan bahwa setelah Kantor Imigrasi menempati gedung kantor baru, aset tersebut direncanakan akan dihibahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Melalui koordinasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi berharap pengelolaan aset negara dapat semakin tertib, optimal, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pelayanan publik.
Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum Jambi dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam mendukung pengelolaan aset negara yang akuntabel dan berkelanjutan.
