MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti kegiatan Entry Meeting Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) Triwulan II (B-06) Tahun 2026 secara daring, Senin (15/6/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Inspektorat Jenderal itu dipusatkan di Jakarta dan diikuti seluruh unit eselon I, biro, pusat data dan teknologi, serta kantor wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia.
Dari Kanwil Kemenkum Jambi, kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Jonson Siagian, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Dina Rasmalita, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Diana Yuli Astuti, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Ermasdon, serta jajaran pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Jambi.
Forum tersebut dibuka secara resmi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo, yang diwakili oleh Inspektur Wilayah II, Ignatius Purwanto, bersama Kepala Biro Perencanaan yang memaparkan teknis pelaksanaan evaluasi kerja tahunan.
Kegiatan entry meeting ini menjadi langkah awal yang penting dalam proses monitoring dan evaluasi capaian reformasi birokrasi pada triwulan kedua, guna memastikan seluruh program dan target kerja berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Auditor Madya sekaligus Koordinator Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, M. H. Kesuma Negara, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi ini merupakan momentum strategis bagi seluruh satuan kerja.
“Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Inspektorat Jenderal ini merupakan momentum penting bagi kita untuk mengukur sejauh mana implementasi reformasi birokrasi telah berdampak nyata di wilayah. Kami berharap seluruh jajaran divisi dan unit kerja dapat segera melengkapi, memvalidasi, dan menyajikan data dukung yang diperlukan secara akurat dan tepat waktu sesuai briefing teknis yang telah disampaikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan reformasi birokrasi tidak hanya sebatas pemenuhan dokumen administratif, tetapi juga merupakan komitmen berkelanjutan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jambi diharapkan dapat terus memperkuat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas.
