MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Pengurus Daerah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sumatera Selatan masa bakti XXIII Tahun 2024–2029 resmi dikukuhkan dalam sebuah acara yang berlangsung di Aula SMK Negeri 6 Palembang, Kamis (18/6/2026).
Dalam pengukuhan tersebut, Drs. H. Riza Fahlevi, M.M. resmi dilantik sebagai Ketua PGRI Sumsel oleh Ketua Umum Pengurus Besar PGRI (PB PGRI), Dr. Drs. H. Teguh Sumarno, M.M.. Acara itu turut dihadiri para guru dari berbagai kabupaten/kota di Sumsel, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan.
Ketua Umum PB PGRI, Teguh Sumarno, berharap berbagai polemik yang selama ini disebut sebagai dualisme dalam tubuh organisasi dapat segera berakhir. Menurutnya, kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam acara pengukuhan menjadi simbol kebersamaan dan dukungan terhadap persatuan organisasi.
“Kami berharap apa yang selama ini dianggap sebagai dualisme dapat segera berakhir. Kebersamaan yang terlihat hari ini menjadi pertanda baik untuk memperkuat persatuan dan semangat organisasi,” ujar Teguh.
Ia juga mengapresiasi kehadiran insan pers dan berharap media dapat menyajikan informasi secara objektif berdasarkan fakta yang ada.
“Kami berharap rekan-rekan media dapat menuliskan fakta secara objektif dan jujur sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar,” katanya.
Terkait berbagai persoalan hukum yang masih berlangsung, Teguh menegaskan PB PGRI menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan akan mengikuti mekanisme yang berlaku hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
“Kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Namun kami tetap optimistis bahwa kebenaran dan niat baik yang diperjuangkan akan mendapatkan hasil terbaik,” ungkapnya.
Menurut Teguh, perjuangan PGRI tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan martabat guru, tetapi juga mendukung kemajuan pendidikan nasional.
“Indonesia tidak akan maju tanpa pendidikan yang berkualitas dan pendidik yang berintegritas. Karena itu, PGRI akan terus berupaya mengangkat derajat guru sekaligus berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Pengurus Daerah PGRI Sumsel, Prof. Dr. Drs. H.R. Wijaya, M.Si., Ph.D., menegaskan bahwa tidak terdapat dualisme dalam kepengurusan PGRI yang dipimpinnya.
Menurut Wijaya, legalitas organisasi dapat diverifikasi melalui dokumen resmi negara sehingga tidak perlu menimbulkan kebingungan di kalangan guru maupun masyarakat.
“Kami memastikan bahwa PGRI yang kami pimpin adalah organisasi yang sah dan taat terhadap aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan, PGRI Sumsel berkomitmen meningkatkan harkat, derajat, dan martabat guru dengan tetap menjunjung tinggi etika organisasi.
Sebagai bentuk pelayanan kepada anggota, PGRI Sumsel berencana membuka layanan hotline pengaduan guru yang dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
“Kami akan membuka nomor hotline sebagai sarana bagi guru untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan. Setiap masukan akan kami tindak lanjuti dan perjuangkan melalui jalur yang sesuai,” katanya.
Wijaya juga menegaskan bahwa persoalan penyegelan yang terjadi di lingkungan Universitas PGRI Palembang merupakan masalah internal kampus dan tidak berkaitan dengan kepengurusan PGRI Sumsel yang baru dikukuhkan.
Ketua PGRI Sumsel, Riza Fahlevi, menyatakan kepengurusan baru bertekad menghadirkan perubahan nyata bagi para guru melalui program-program yang lebih efektif dan berdampak langsung.
“Kami ingin menunjukkan bahwa PGRI hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para guru. Berbagai program yang selama ini dinilai kurang efektif akan kami evaluasi dan perbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anggota,” ujar Riza.
Menurutnya, PGRI Sumsel akan terus mendampingi para guru, memperjuangkan kepentingan mereka melalui kerja sama dengan berbagai pihak, serta menghadirkan program yang mendukung kesejahteraan anggota.
“Kami akan terus memperjuangkan kepentingan guru dan memastikan setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Pandji Tjahjanto, S.Hut., M.Si., menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan.
Ia menilai pengukuhan tersebut bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam memperjuangkan kepentingan guru dan kemajuan pendidikan di Sumatera Selatan.
“Pengukuhan ini bukan hanya kegiatan organisasi, tetapi juga awal dari amanah besar untuk mengemban tanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan guru,” ujarnya.
Pandji menegaskan PGRI merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun pendidikan yang berkualitas. Karena itu, organisasi tersebut diharapkan terus berkembang menjadi organisasi yang modern, profesional, dan adaptif terhadap perubahan.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumsel saat ini terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program prioritas, mulai dari peningkatan kompetensi guru, transformasi pembelajaran berbasis teknologi, pemerataan akses pendidikan, hingga peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
“Kami mengajak seluruh jajaran PGRI untuk terus menjadi mitra pemerintah yang konstruktif. Sampaikan gagasan, kritik, dan masukan yang membangun demi kemajuan pendidikan di Sumatera Selatan,” tegasnya.
Pandji optimistis kepengurusan PGRI Sumsel periode 2024–2029 dapat menjalankan amanah dengan baik dan menjadi kekuatan moral serta intelektual dalam mendukung terwujudnya pendidikan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.(*)
