MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti kegiatan Policy Talks Series II yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (NTT) secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan untuk Kebijakan Publik yang Berdampak di Nusa Tenggara Timur” itu diikuti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, serta Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi.
Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur. Dalam laporannya disampaikan bahwa Policy Talks Series II merupakan bagian dari Forum Komunikasi Kebijakan yang bertujuan memperkuat kapasitas Analis Kebijakan sekaligus menyamakan persepsi dalam penyusunan kebijakan publik berbasis bukti.
Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur dalam sambutannya menekankan bahwa kebijakan publik yang berkualitas dan berdampak harus dirumuskan berdasarkan data, analisis yang kuat, serta berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
Pada sesi pemaparan materi, Sujatmiko menyampaikan penguatan peran Forum Komunikasi Kebijakan. Forum tersebut dinilai penting sebagai wadah kolaborasi antara Kementerian Hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan dalam proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan hukum.
Paparan berikutnya disampaikan Widhi Novianto dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang membahas penguatan Indeks Kualitas Kebijakan serta jenjang karier Analis Kebijakan. Ia menjelaskan bahwa Indeks Kualitas Kebijakan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Laurensius Sayrani dari Universitas Nusa Cendana memaparkan materi mengenai advokasi kebijakan melalui policy brief. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa policy brief merupakan dokumen ringkas yang berfokus pada isu tertentu untuk membantu pengambil kebijakan memahami permasalahan, menelaah bukti pendukung, serta mempertimbangkan rekomendasi kebijakan yang relevan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi diharapkan semakin memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang adaptif, berbasis bukti, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
