MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Memasuki puncak musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memperkuat langkah antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berpotensi memicu kabut asap. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Bencana sekaligus membentuk Tim Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Karhutla.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Kapuas Hulu, Senin (6/7/2026), dihadiri unsur Forkopimda, instansi vertikal, TNI-Polri, BPBD, perusahaan, KPH, TNBKDS, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Pertemuan tersebut menjadi penanda dimulainya kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026.
Kepala BPBD Kabupaten Kapuas Hulu, Gunawan, menegaskan bahwa penanganan Karhutla harus mengedepankan langkah pencegahan sejak dini.
“Upaya yang kita kedepankan adalah langkah preemtif dan preventif. Penegakan hukum tetap dilakukan apabila diperlukan, namun menjadi pilihan terakhir setelah berbagai upaya pencegahan dilaksanakan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keberadaan posko dan tim terpadu agar setiap laporan titik api dapat ditindaklanjuti dengan cepat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Ambrosius Sadau, mengatakan penyebab utama Karhutla masih didominasi aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar oleh sebagian masyarakat. Karena itu, menurutnya, penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen.
“Peran pemerintah daerah, Bhabinkamtibmas, Babinsa, perangkat desa, serta seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk memastikan kegiatan pembukaan lahan tidak menimbulkan kebakaran yang meluas. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan sinergi dari semua pihak,” tegasnya.
Ia menambahkan, edukasi kepada masyarakat hingga tingkat desa serta pengawasan di lapangan akan diperketat sepanjang Juli hingga September 2026.
Sementara itu, Kepala BMKG Putussibau memaparkan bahwa curah hujan di Kapuas Hulu diperkirakan terus menurun selama Juli hingga September 2026.
“Cuaca panas dengan potensi titik api tinggi diprediksi mulai terjadi pada tanggal 8 hingga 12 Juli 2026. Kami minta seluruh pihak meningkatkan patroli dan kesiapsiagaan,” paparnya.
Dukungan penuh juga datang dari unsur TNI dan Polri. Danyon TP 927/UK, Letkol Jamrizal, menyatakan pihaknya siap mendukung pemerintah daerah, bahkan mengusulkan latihan penanggulangan bencana dilakukan secara berkala untuk meningkatkan soliditas dan kecepatan koordinasi antarinstansi.
Sementara itu, Paur Subbag Kerma Bagops Polres Kapuas Hulu, Ipda Muchtarudin, memaparkan berdasarkan aplikasi Lancang Kuning, jumlah titik hotspot di Kapuas Hulu dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, yakni 1.389 titik pada 2024, 907 titik pada 2025, dan hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 305 titik.
Untuk menghadapi potensi Karhutla, Polres Kapuas Hulu telah membentuk pleton siaga api berjumlah 125 personel yang disebar di Polres dan seluruh Polsek jajaran. Selain itu, telah didirikan 24 Posko Karhutla yang terdiri dari 23 posko di tingkat Polsek dan satu posko utama di Bag Ops Polres Kapuas Hulu.
“Kami siap 24 jam memantau dan bergerak jika ada laporan titik api,” tegas Ipda Muchtarudin.
Dalam rapat tersebut, berbagai instansi juga menyatakan komitmennya mendukung penanganan Karhutla. Kodim 1206/Putussibau siap mengerahkan personel dan peralatan, Bandara Pangsuma Putussibau menyiapkan tiga unit mobil pemadam kebakaran, Diskominfo memperkuat sosialisasi bahaya Karhutla melalui media massa dan media sosial, sementara Dishub, DPMD, BKAD, KPH, TNBKDS, serta sejumlah perusahaan akan mendukung aspek logistik, edukasi, pemantauan lapangan, hingga pembentukan satgas internal di wilayah kerja masing-masing.
Ambrosius Sadau menambahkan, dengan terbentuknya Tim Komando Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menargetkan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kesiapsiagaan personel beserta sarana pendukung, serta optimalisasi langkah-langkah pencegahan.
“Harapannya, Kapuas Hulu dapat melewati musim kemarau tahun ini tanpa kejadian kebakaran besar dan kabut asap yang merugikan kesehatan masyarakat,” tutup Ambrosius Sadau. (*)
