SEKAYU, MUSI BANYUASIN – Pemkab Musi Banyuasin terus bergerak mencari terobosan pembiayaan pembangunan agar roda pembangunan tetap berjalan di tengah tantangan fiskal.
Hal ini ditunjukkan Pemkab Muba melalui keikutsertaan Sekda Muba, Drs. Syafaruddin, MSi., bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Webinar Series I “Creative Financing & Funding KPBU” bertema “Strategi Inovatif untuk Pembiayaan Infrastruktur Daerah”, yang diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Sekda Muba, Kamis (16/7/2026).
Webinar ini dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni.
Dalam arahannya, Agus Fatoni menegaskan bahwa dinamika ekonomi global menuntut pemerintah daerah lebih adaptif dan inovatif dalam mengelola pembiayaan pembangunan. Menurutnya, ketergantungan terhadap dana transfer pusat harus mulai diimbangi dengan pemanfaatan berbagai instrumen pembiayaan kreatif yang tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Daerah harus kreatif dalam mencari sumber pembiayaan, namun tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan,” tegas Agus Fatoni.
Ia menjelaskan, daya saing suatu negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kualitas infrastruktur, efisiensi pemerintahan, iklim usaha, dan kemampuan berinovasi. Indikator tersebut tercermin dalam Global Competitiveness Index (GCI), Logistics Performance Index (LPI), dan Global Innovation Index (GII).
Dalam paparan juga disampaikan bahwa negara-negara dengan sistem logistik terbaik seperti Singapura, Jerman, Belanda, dan Swiss mampu menekan biaya distribusi sehingga meningkatkan daya saing produk mereka di pasar global. Karena itu, Indonesia perlu terus mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, mulai dari jalan, pelabuhan, bandara, bendungan, jaringan internet hingga sektor energi.
Di tingkat daerah, pemerintah didorong mengoptimalkan APBD untuk pembangunan infrastruktur dasar, penyusunan studi kelayakan proyek, peningkatan kapasitas SDM, serta pemberian berbagai insentif investasi.
Namun demikian, pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan APBD.
Berbagai instrumen creative financing diperkenalkan sebagai solusi percepatan pembangunan, di antaranya Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi daerah, green bonds, blended finance, carbon finance, filantropi, Corporate Social Responsibility (CSR), hingga investasi strategis.
Sementara kemampuan pendanaan melalui APBN dan APBD hanya mampu memenuhi sekitar 40 persen dari kebutuhan tersebut. Dengan demikian, sekitar 60 persen sisanya harus dipenuhi melalui kolaborasi dengan BUMN, BUMD, serta sektor swasta.
Kondisi tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk mulai memperluas pemanfaatan berbagai skema pembiayaan inovatif agar pembangunan tetap berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
Dalam sesi diskusi ini juga dibahas sejumlah tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah, mulai dari keterbatasan kapasitas fiskal, kesiapan proyek, hingga belum meratanya pemahaman mengenai implementasi KPBU dan pembiayaan kreatif.
