MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung Provinsi Jawa Timur terus memperluas akses pelayanan publik inklusif bagi warganya. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemkab meluncurkan program inovatif PINTA DISAPA (Pelayanan Inklusif Tulungagung untuk Disabilitas Peduli dan Aman) sekaligus meresmikan program PILAR (Pelayanan Hukum Inovatif, Langsung, Kolaboratif, dan Responsif) UMKM Disabilitas hasil kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung, Kamis (20/8/2026).
Langkah kolaboratif ini tidak sekadar menjadi ajang sosialisasi di atas kertas, tetapi langsung diwujudkan dalam bentuk eksekusi pelayanan di tempat (on the spot) bagi kelompok disabilitas.
Bukan Sekadar Sosialisasi, Langsung Terbit NIB dan Dokumen Kependudukan
Kepala DPMPTSP Kabupaten Tulungagung, Dra. Imro’atul Mufidah, M.Si., menegaskan bahwa integrasi program ini dirancang khusus untuk memotong birokrasi dan mendekatkan negara kepada warga penyandang disabilitas.
“Target utama kami untuk rekan-rekan disabilitas mencakup empat poin krusial: pendampingan layanan hukum, percepatan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), kemudahan penerbitan dokumen kependudukan, serta penguatan budaya literasi,” tegas Imro’atul.
Komitmen tersebut langsung dibuktikan di lokasi acara. Dari total 30 warga disabilitas yang hadir, mayoritas langsung pulang membawa kepastian legalitas dan identitas resmi.
“Hari ini tidak hanya sosialisasi, kami langsung eksekusi layanan. Sebanyak 21 warga disabilitas berhasil menerbitkan NIB untuk legalitas usahanya, sementara 9 warga lainnya langsung mendapatkan layanan pengurusan dokumen kependudukan,” tambahnya.
Gandeng Perbankan dan BPJS: Dorong Akses Kredit Usaha hingga Proteksi Sosial
Guna menciptakan ekosistem pendampingan yang utuh, DPMPTSP dan Kejari Tulungagung turut menggandeng lintas sektor, mulai dari Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), hingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Tak hanya jajaran dinas, sektor perbankan dan lembaga jaminan sosial seperti Bank Jatim, BPR Bank Tulungagung, BPJS Ketenagakerjaan, serta BPJS Kesehatan juga dilibatkan aktif. Selain menyalurkan bantuan paket sembako, kehadiran pihak perbankan diarahkan untuk membuka kran permodalan bagi wirausaha disabilitas.
“Kehadiran pihak perbankan sangat vital. Kami ingin memfasilitasi agar teman-teman disabilitas memegang NIB sekaligus memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) maupun permodalan lainnya,” terang Imro’atul.
Ia menjamin program ini akan berjalan secara konsisten dan masif pada semester kedua mendatang. “Ini baru tahap awal untuk 30 orang. Di semester dua, program ini berlanjut. Berapa pun jumlahnya dan apa pun kebutuhan layanannya, siap kami fasilitasi seluruhnya,” tutupnya optimistis.
Apresiasi Komunitas: Akurasi Data Jadi Kunci Penyaluran Bansos Tepat Sasaran
Langkah responsif Pemkab Tulungagung dan Kejari ini mendapat sambutan hangat dari komunitas disabilitas lokal. Ketua Persatuan Cacat Tubuh Indonesia (Percatu) Tulungagung, Didik Prayitno, mengapresiasi tinggi atas terobosan pelayanan terpadu ini. Menurutnya, pembenahan dokumen kependudukan sangat menentukan nasib dan kesejahteraan warga disabilitas.
“Langkah Dispendukcapil turun langsung ini sangat krusial. Akurasi data kependudukan adalah kunci utama agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak salah sasaran,” ungkap Didik.
Didik berharap aksi jemput bola seperti ini tidak berhenti sebagai agenda seremoni, melainkan menjangkau seluruh pelosok daerah secara berkelanjutan.
“Harus menjangkau seluruh penyandang disabilitas di Tulungagung tanpa terkecuali. Kita tahu, sebagian besar kehidupan warga disabilitas masih berada di bawah garis prasejahtera. Akses legalitas dan bantuan hukum seperti inilah yang sangat kami butuhkan untuk bangkit,” pungkasnya tegas.
