BeritaBERITA TERKININUSANTARA

Soroti DTSEN di PALI, Syafri berikan Warning BPS: Data Salah, Kebijakan Bisa Salah Sasaran

×

Soroti DTSEN di PALI, Syafri berikan Warning BPS: Data Salah, Kebijakan Bisa Salah Sasaran

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO, PALI — Polemik dan isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mendapat perhatian serius dari Ketua Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPD PGK) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Syafri.

Syafri meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten PALI tidak menganggap persoalan pendataan DTSEN hanya sebagai pekerjaan administratif semata. Menurutnya, akurasi dan integritas data sangat menentukan tepat atau tidaknya kebijakan pemerintah yang nantinya menyasar masyarakat.

“BPS PALI harus bekerja secara transparan, profesional dan objektif. Jangan sampai proses pengolahan data dilakukan secara terburu-buru atau tanpa verifikasi yang matang. Kita sedang berbicara tentang data masyarakat yang nantinya dapat menjadi dasar berbagai kebijakan pemerintah,” tegas Syafri.

Ia mengingatkan, kesalahan data dapat berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama apabila data tersebut menjadi dasar dalam menentukan penerima program pemerintah maupun kebijakan sosial-ekonomi lainnya.

Karena itu, Syafri meminta BPS PALI mengedepankan asas kehati-hatian dalam setiap tahapan pendataan, verifikasi, validasi dan pengolahan DTSEN.

“Jangan sampai masyarakat yang secara faktual membutuhkan perhatian pemerintah justru tidak masuk dalam data. Sebaliknya, masyarakat yang tidak memenuhi kriteria jangan sampai tercatat sebagai penerima manfaat karena persoalan data yang tidak akurat,” ujarnya.

Syafri menegaskan bahwa tuntutan transparansi yang disampaikan DPD PGK PALI bukan berarti meminta BPS membuka data pribadi masyarakat kepada publik.

Menurutnya, yang perlu dijelaskan kepada masyarakat adalah mekanisme pendataan, sumber data, proses verifikasi dan validasi, indikator yang digunakan, serta bagaimana koreksi terhadap data yang dinilai tidak sesuai dapat dilakukan.

“Transparansi bukan berarti membuka identitas atau data pribadi masyarakat. Yang kami minta adalah prosesnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana data yang menyangkut kepentingan mereka itu dihimpun dan diolah,” kata Syafri.

Syafri juga mengingatkan BPS dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses DTSEN untuk membaca situasi sosial yang berkembang di Kabupaten PALI.

Menurutnya, ketika terdapat isu dan keresahan terkait pendataan, maka langkah yang paling tepat adalah memberikan penjelasan secara terbuka dan membangun komunikasi dengan masyarakat serta pemangku kepentingan di tingkat desa dan kecamatan.

“Jangan sampai persoalan data justru menjadi sumber masalah baru. Kalau ada perbedaan atau persoalan di lapangan, lakukan verifikasi. Kalau ada data yang perlu diperbaiki, buka ruang koreksi. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi objek pendataan tanpa memiliki ruang untuk menyampaikan kondisi sebenarnya,” tegasnya.

Syafri menilai koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan juga penting untuk memastikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang tercatat dalam DTSEN benar-benar menggambarkan keadaan faktual di lapangan.

DPD PGK Kabupaten PALI, kata Syafri, akan terus memberikan perhatian terhadap proses pendataan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Pihaknya juga meminta agar seluruh proses DTSEN di Kabupaten PALI dijalankan dengan menjunjung tinggi integritas, independensi, profesionalitas, akurasi dan akuntabilitas.

“Kami tidak ingin mengintervensi kewenangan BPS. Tetapi kami juga tidak akan tinggal diam apabila terdapat persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kami meminta semua pihak menjalankan tugas sesuai kewenangannya dan memastikan setiap data yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Syafri menegaskan bahwa DTSEN harus menjadi instrumen untuk menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, bukan justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

“Pesan kami sederhana , jangan asal data, jangan asal olah. Pastikan setiap data diverifikasi dan divalidasi dengan benar, Karena di balik setiap angka dalam data itu ada masyarakat yang kehidupannya bisa terdampak oleh sebuah kebijakan,” pungkas Syafri.

Penulis: Santo
Editor: Riki Okta Putra