MATTANEWS.CO, FAKFAK – Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., didampingi Wakil Bupati Fakfak, Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T., resmi meluncurkan aplikasi terpadu “Satu Fakfak”, langkah strategis Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik. Acara peluncuran berlangsung di Graha Le Cock d’Armanville, Rabu (23/9/2026),
Kegiatan dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, jajaran ASN, serta pelaku UMKM berbasis digital di Kabupaten Fakfak.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar soal menghadirkan teknologi, melainkan harus mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur agar pelayanan semakin cepat, mudah, transparan, terintegrasi, dan responsif.
“Transformasi digital bukan sekadar penggunaan aplikasi atau teknologi. Lebih dari itu, transformasi digital harus menjadi bagian dari perubahan budaya kerja pemerintahan, agar pelayanan publik benar-benar semakin dekat, mudah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Bupati Samaun Dahlan.
Aplikasi “Satu Fakfak” mengintegrasikan berbagai fitur penting, antara lain Absensi Online ASN untuk mendukung kedisiplinan dan akuntabilitas aparatur, E-Bisnis yang membuka ruang pemasaran digital bagi pelaku UMKM, serta E-TPP dan sejumlah fitur pendukung lainnya. Bupati menjelaskan, E-Bisnis diharapkan memperluas akses pasar dan informasi bagi wirausaha lokal, sementara sistem kehadiran berbasis digital menjadi landasan tertib administrasi yang transparan.
“Teknologi hanyalah alat. Yang paling menentukan adalah komitmen kita sebagai aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Bupati berharap implementasi aplikasi ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, ASN, pelaku UMKM, dan masyarakat luas dalam membangun ekosistem digital yang inklusif. Sistem terintegrasi tersebut diharapkan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif serta pelayanan publik yang mudah diakses, sekaligus memperkuat visi “Fakfak Membara” menuju pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.
