MATTANEWS.CO, JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jambi mematangkan strategi pencapaian target layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di daerah melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), khususnya Direktorat Badan Usaha.
Koordinasi tersebut berlangsung di Direktorat Badan Usaha Ditjen AHU, Kementerian Hukum, Senin (29/9/2026), dengan pembahasan mencakup pemetaan badan hukum, perkembangan target kinerja serta penguatan layanan Perseroan Perorangan di Provinsi Jambi.
Kepala Kanwil Kemenkum Jambi Jonson Siagian hadir bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Diana Yuli Astuti. Pertemuan tersebut diterima Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Dr. Andi Taletting Langi Salahuddin.
Dalam koordinasi tersebut, Ditjen AHU memberikan arahan kepada Kanwil Kemenkum Jambi untuk melakukan pemetaan dan inventarisasi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah berbadan hukum di Provinsi Jambi.
Langkah tersebut diperlukan untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai keberadaan dan status administrasi ormas berbadan hukum. Data yang telah diperbarui nantinya dapat menjadi bahan pemetaan serta koordinasi lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan hukum di wilayah.
Selain pemutakhiran data, pembahasan juga menyentuh perkembangan capaian target kinerja layanan AHU di Provinsi Jambi. Kanwil Kemenkum Jambi menyampaikan komitmen untuk mengoptimalkan setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai ketentuan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pencapaian jumlah Perseroan Perorangan. Untuk mendukung target tersebut, penguatan sosialisasi, edukasi dan fasilitasi kepada masyarakat serta pelaku usaha dinilai penting agar pemahaman mengenai manfaat dan mekanisme layanan Perseroan Perorangan semakin luas.
Kakanwil Kemenkum Jambi Jonson Siagian mengatakan koordinasi dengan Ditjen AHU diperlukan agar target layanan yang telah ditetapkan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di daerah.
“Target kinerja harus diikuti dengan strategi pelaksanaan yang jelas. Karena itu, kami akan memperkuat koordinasi, pemutakhiran data, sosialisasi, dan fasilitasi layanan agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan Administrasi Hukum Umum,” ujar Jonson.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Diana Yuli Astuti menyampaikan bahwa arahan dari Direktorat Badan Usaha akan menjadi bahan tindak lanjut dalam memperkuat pelaksanaan layanan AHU di wilayah Jambi.
Tindak lanjut tersebut terutama diarahkan pada peningkatan capaian Perseroan Perorangan, pemetaan data badan hukum serta penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Hasil koordinasi selanjutnya akan ditindaklanjuti Kanwil Kemenkum Jambi melalui pemetaan dan inventarisasi data, penguatan layanan serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah.
Melalui langkah tersebut, Kanwil Kemenkum Jambi dan Ditjen AHU memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan layanan Administrasi Hukum Umum sekaligus mendorong pencapaian target kinerja dan peningkatan akses layanan hukum bagi masyarakat di Provinsi Jambi.
