MATTANEWS.CO, KARO – Pendapatan Kabupaten Karo pada 2026 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tersebut salah satunya bersumber dari objek retribusi daerah, khususnya retribusi pelayanan kesehatan.
Berdasarkan data yang disampaikan, pendapatan Kabupaten Karo pada 2026 mencapai Rp181.807.530.751. Angka tersebut meningkat dibandingkan sebelumnya yang tercatat Rp169.541.348.318.
Dengan demikian, terdapat peningkatan sekitar Rp12,27 miliar dari angka sebelumnya.
Kabupaten Karo selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pariwisata. Kondisi geografis serta kesuburan lahan menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Peningkatan pendapatan daerah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung kapasitas pemerintah daerah menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., sebelumnya menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan dalam perubahan RKPD serta Perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD akan diarahkan pada program-program prioritas.
“Akan memfokuskan program-program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Antonius, Kamis (1/10).
Dengan bertambahnya kapasitas pendapatan daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan Kabupaten Karo berjalan secara berkelanjutan, terutama pada sektor yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Ke depan, peningkatan pendapatan daerah diharapkan dapat diikuti dengan penguatan inovasi pembangunan, peningkatan pelayanan serta pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Karo.
Pemerintah daerah juga diharapkan terus memastikan kebijakan anggaran dilaksanakan secara transparan dan diarahkan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.
