MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Ratusan mahasiswa dari Universitas Sriwijaya (Unsri), penuhi kantor Gubernur Sumsel, kedatangan mahasiswa tersebut untuk memberikan kartu merah kepada Gubernur Sumsel Herman Deru, dampak dari lambannya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan, yang menyebabkan wilayah Sumsel diselimuti kabut asap berkepanjangan, Senin (5/10/2026).
Aksi ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsri tersebut Sela, untuk menyampaikan lima sikap dan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel, terkait penanganan karhutla dan dampak asap yang dirasakan masyarakat Sumsel.
Adapun lima tuntutan tersebut diantaranya, memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan serta melakukan audit terhadap wilayah gambut yang rawan terbakar. Selain itu mahasiswa juga mendorong transparansi anggaran bantuan presiden (Banpres) dan seluruh anggaran yang berkaitan dengan penanganan karhutla di Sumsel.
Mahasiswa juga meminta pemerintah, untuk memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang terdampak asap serta memastikan kebutuhan layanan kesehatan terpenuhi.Selain itu mahasiswa juga mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap korporasi yang terlibat dalam karhutla.
Selain itu, mahasiswa juga memintah kepada Pemprov Sumsel untuk melakukan pemantauan dan penanggulangan jangka panjang, untuk memastikan pemulihan lahan berjalan baik, termasuk menjaga kondisi lahan gambut dan mencegah kebakaran berulang.
Ketua BEM Unsri, Muhamad Gebri Valensyah, mengatakan pemberian kartu merah tersebut merupakan bentuk peringatan keras, kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar lebih serius menangani persoalan karhutla.
“Ini sebagai peringatan untuk Pemerintah Provinsi Sumsel. Masyarakat Sumatera Selatan sudah tidak kuat lagi menahan udara yang tidak sehat,” ujar Gebri.
Gebri menegaskan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pemerintah juga harus melakukan pemulihan terhadap lahan gambut yang terbakar agar tidak kembali menjadi sumber kebakaran.
“Lahan gambut ini tidak hanya selesai dengan sebatas dipadamkan. Ketika dipadamkan, masih ada gambut-gambut yang kering dan masih bisa memicu kebakaran,” urainya.
Menurut Gebri, pemerintah perlu memastikan lahan gambut tetap basah sehingga risiko terjadinya kebakaran berulang dapat ditekan. Selain itu mahasiswa juga meminta pemerintah segera menangani dampak asap yang dirasakan masyarakat Sumsel.
Dan terkait anggaran Bantuan Presiden (Banpres), mahasiswa mendorong adanya transparansi penggunaan Banpres tersebut, maupun anggaran lainnya yang dialokasikan untuk penanganan karhutla, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sumsel.
“Transparansi ini, agar penanggulangan tidak hanya menunggu waktu, tetapi bisa dipercepat. Ini bukan untuk pemerintah atau kami, tetapi untuk masyarakat Sumatera Selatan yang kami sayangi,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel saat mendatangi ribuan mahasiswa yang menggelar aksi, Herman Deru mengajak para mahasiswa untuk berdiski sambil duduk di pelataran gedung Pemprov Sumsel.
Herman Deru menjelaskan, terkait penanganan Karhula diwilayah Sumsel, yang mendapatkan bantuan dari Presiden sebesar Rp 100 miliar, menurutnya dibagi-bagi ke beberapa Kabupaten Kota di wilayah Sumsel.
“Rp 30 miliar untuk Pemprov Sumsel, Rp 20 miliar untuk Kabupaten OKI, wilayah Kabupaten Banyuasin sebesar Rp 15 miliar dan peruntukannya ada juknis dari Mendagri atas rekomendasi dari Menhut, bahwa peruntukan anggaran tersebut, tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain diluar penanganan Karhutla, ini adalah bentuk tanggungjawab bukan karena dikritik,” terang Deru.
Sampai berita ini diterbitkan, ribuan mahasiswa masih mengepung kantor Gubernur Sumsel
