MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti program PASTI ADA SOLUSI bersama Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, Episode 20 secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (9/10/2026).
Kegiatan diawali dengan sambutan Menteri Hukum yang mengapresiasi partisipasi peserta serta menegaskan komitmen kementerian dalam mentransformasi pelayanan publik agar semakin modern, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menteri Hukum juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran kementerian atas dedikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian Hukum.
Acara dilanjutkan dengan diskusi dan penanganan aspirasi masyarakat yang didampingi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Wisnu Nugroho Dewanto.
Dalam sesi tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah pengaduan dan permohonan, baik secara langsung maupun virtual. Persoalan yang dibahas antara lain dugaan penipuan oleh pengembang perumahan, permohonan naturalisasi yang belum diproses, permintaan surat rekomendasi terkait desain industri, serta permohonan telaah hukum atas suatu putusan.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan kerusakan pembangunan irigasi akibat banjir dan permohonan pencabutan status kewarganegaraan Indonesia terhadap suami yang dilatarbelakangi dugaan penipuan dalam hubungan perkawinan.
Menteri Hukum bersama jajaran terkait menanggapi aspirasi tersebut melalui penjelasan dan arahan sesuai tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing. Penanganan diarahkan agar pelayanan berlangsung secara cepat, tepat, responsif, dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Menteri Hukum menegaskan pentingnya menjaga semangat mendengarkan aspirasi, menindaklanjuti pengaduan, dan menghadirkan solusi bagi masyarakat sebagai bagian dari budaya kerja di lingkungan Kementerian Hukum.
Melalui program PASTI ADA SOLUSI, Kementerian Hukum berupaya membuka ruang komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah agar setiap aspirasi dan pengaduan mendapatkan respons serta tindak lanjut sesuai kewenangan.
Program ini diharapkan dapat mendukung reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Hukum.
