BERITA TERKININUSANTARAPEMERINTAHAN

Digitalisasi Keuangan Daerah, Pemkab Kapuas Hulu Gandeng Bank Kalbar Terapkan Transaksi Non-Tunai

×

Digitalisasi Keuangan Daerah, Pemkab Kapuas Hulu Gandeng Bank Kalbar Terapkan Transaksi Non-Tunai

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menjalin kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) Cabang Putussibau untuk memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan transaksi non-tunai.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Implementasi Transaksi Non-Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (14/10/2026).

Penandatanganan berlangsung di Aula Bank Kalbar Cabang Putussibau dan dihadiri pimpinan perangkat daerah terkait serta jajaran pimpinan Bank Kalbar Cabang Putussibau.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Hulu, Ambrosius Sadau, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

“Melalui penerapan transaksi non-tunai, proses penerimaan maupun pengeluaran keuangan daerah diharapkan dapat berjalan lebih tertib, mudah dipantau, serta memiliki pencatatan transaksi yang jelas, “kata Ambrosius Sadau.

Kemudian, lanjut kata Sekda, digitalisasi transaksi keuangan juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap arus keuangan daerah.

“Sekaligus meminimalkan risiko yang berpotensi muncul dalam transaksi tunai, “tuturnya.

Menurut Sekda, penerapan sistem transaksi non-tunai merupakan langkah penting dalam menyesuaikan pengelolaan keuangan daerah dengan perkembangan teknologi serta memperkuat sistem administrasi pemerintahan yang modern.

“Kerja sama antara Pemkab Kapuas Hulu dan Bank Kalbar ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan transaksi keuangan di lingkungan perangkat daerah, baik dalam penerimaan maupun pengeluaran anggaran, “ujar Sekda.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah diharapkan semakin tertib, aman, transparan.

“Dan tidak kalah pentingnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, “pungkasnya mengakhiri. (*)

Penulis: Bayu Hary Widodo
Editor: Riki Okta Putra