MATTANEWS.CO, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Subandi meminta Forum Corporate Social Responsibility (CSR) memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk mengatasi pengangguran. Perusahaan yang beroperasi di Sidoarjo diharapkan turut memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal sesuai kebutuhan tenaga kerja.
Hal tersebut disampaikan Subandi saat audiensi bersama Forum CSR, jajaran pejabat daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Senin (26/10/2026).
Menurut Subandi, keberadaan Forum CSR harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain membantu pembangunan daerah, forum tersebut diharapkan mampu menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan kebutuhan dan prioritas pemerintah daerah.
“Komunikasi dengan perusahaan harus terus dibangun. Kita ingin masyarakat Sidoarjo juga mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri,” kata Subandi.
Ia menjelaskan, penguatan Forum CSR menjadi penting di tengah berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan potensi dukungan dunia usaha agar program pembangunan tetap berjalan.
Subandi menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 6.000 perusahaan di Kabupaten Sidoarjo. Jumlah tersebut menjadi potensi besar untuk mendukung pembangunan, mulai dari perbaikan infrastruktur, pendidikan, hingga penanganan persoalan sosial dan lingkungan.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berkontribusi untuk Sidoarjo. Potensi ini harus kita kelola bersama agar program CSR benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Subandi juga meminta agar program CSR diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah. Salah satunya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA) perlu diperkuat agar bantuan perusahaan dapat diarahkan secara tepat.
Ia bahkan mendorong pembahasan pembagian peran antara pemerintah daerah dan perusahaan, termasuk usulan komposisi dukungan 70 persen dari pemerintah dan 30 persen dari CSR.
Skema tersebut perlu dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kebutuhan program serta kemampuan masing-masing pihak.
“Jangan sampai programnya berjalan sendiri-sendiri. Kita rumuskan bersama agar kontribusi CSR tepat sasaran dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain persoalan pengangguran dan infrastruktur, Subandi menekankan pentingnya penataan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang dan masterplan daerah.
Pengembangan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan publik harus direncanakan secara terpadu agar pertumbuhan ekonomi tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Ia berharap Forum CSR tidak hanya menjadi wadah koordinasi secara administratif, tetapi benar-benar aktif dalam menyusun dan menjalankan program yang dibutuhkan masyarakat.
“Saya titip, dengan adanya Forum CSR ini, kegiatannya harus benar-benar berjalan, bukan hanya sebatas nama. Apa pun programnya perlu dikoordinasikan melalui satu pintu supaya jelas arah dan manfaatnya,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Forum CSR Sidoarjo, Herti, mengatakan bahwa forum tersebut dibentuk untuk memperkuat kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan perusahaan diperlukan agar pelaksanaan CSR berjalan lebih terarah, sesuai ketentuan yang berlaku, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Kami berharap penguatan dunia usaha dan pemerintah daerah semakin efektif sehingga program CSR tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo,” harapnya.
Dengan penguatan Forum CSR, Pemkab Sidoarjo berharap potensi kontribusi perusahaan dapat dikelola secara transparan dan terkoordinasi.
Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pembangunan daerah, tetapi juga membuka lebih banyak peluang kerja bagi warga Sidoarjo.
