MATTANEWS.CO, MALANG – Penanganan banjir, mitigasi kebakaran di permukiman padat, hingga persoalan ketepatan data penerima bantuan sosial menjadi sejumlah aspirasi utama warga Kecamatan Klojen. Berbagai persoalan tersebut mengemuka dalam agenda reses anggota DPRD Kota Malang yang melibatkan ratusan masyarakat dari seluruh kelurahan di wilayah setempat.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhitta, bersama Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Sony Rudiwiyanto, menyerap langsung berbagai keluhan sekaligus usulan masyarakat. Keduanya juga memberikan penjelasan mengenai langkah penanganan serta mekanisme pengusulan program pembangunan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
Dalam pertemuan tersebut, Amithya menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyusunan pokir. Sebab, regulasi nasional mengarahkan agar penyaluran aspirasi melalui pokir menyesuaikan daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPRD.
Sebagai pimpinan DPRD yang memiliki cakupan tugas seluruh wilayah Kota Malang, Amithya berupaya menampung aspirasi dari berbagai kecamatan. Namun, penyesuaian mekanisme tersebut berdampak pada sejumlah usulan yang belum bisa masuk dalam realisasi anggaran 2026 dan 2027.
“Kami telah mengakomodir seluruh kecamatan. Namun, untuk tahun anggaran 2026 dan 2027, terdapat beberapa usulan yang belum dapat terealisasi karena penyesuaian mekanisme tersebut,” ujar Amithya, Senin malam (2/11/2026).
Ia menjelaskan, pihaknya akan mencatat seluruh aspirasi masyarakat secara sistematis dalam notulensi reses. Dengan demikian, usulan yang belum terealisasi tetap memiliki peluang untuk kembali masuk dalam pembahasan pokir pada tahun anggaran berikutnya, khususnya 2028.
Banjir dan Kebakaran Butuh Penanganan Khusus
Selain mekanisme pokir, persoalan kebencanaan menjadi perhatian penting dalam dialog bersama warga. Insiden kebakaran di kawasan Bareng, misalnya, memperlihatkan tantangan penanganan darurat di lingkungan permukiman padat.
Lebar jalan dan akses gang yang terbatas menyulitkan armada pemadam kebakaran berukuran besar menjangkau titik kejadian. Kondisi ini mendorong perlunya sarana pemadam yang lebih fleksibel dan mampu bergerak di kawasan sempit.
Amithya politisi PDI-P sangat mendukung inovasi pengadaan armada pemadam kebakaran berukuran lebih kecil agar petugas dapat menjangkau lingkungan permukiman yang sulit diakses kendaraan besar.
Sementara itu, persoalan banjir di kawasan Galunggung juga membutuhkan penanganan menyeluruh. Menurutnya, Pemerintah Kota Malang telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk merevitalisasi sistem drainase.
Pembenahan tersebut penting karena ketidaksinambungan saluran air antarkawasan kerap menghambat aliran air dan memicu genangan ketika hujan turun.
Data Bansos dan Akses Pendidikan Turut Disorot
Persoalan perubahan data desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga menjadi perhatian warga. Perubahan klasifikasi kesejahteraan tersebut dapat memengaruhi peluang keluarga memperoleh bantuan, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga KIP Kuliah.
Amithya menjelaskan bahwa masyarakat dapat menempuh mekanisme pemutakhiran data melalui proses verifikasi secara berjenjang. Pelibatan pengurus RT dan RW menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi ekonomi warga.
“Permasalahan desil ini banyak dibahas, terutama saat musim pendaftaran sekolah, di mana ada anak-anak yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan namun terpental karena pergeseran desil. Kami telah menyampaikan beberapa mekanisme dan solusi perubahan data yang bisa ditempuh oleh masyarakat, termasuk melalui sistem verifikasi berjenjang yang melibatkan pengurus RT dan RW untuk meminimalisir kesalahan data,” ujarnya.
Sony Kawal Usulan Infrastruktur dan Sarana Pemadam
Dalam agenda reses lainnya di Kecamatan Klojen, Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Sony Rudiwiyanto, juga menerima berbagai aspirasi masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 350 warga serta perwakilan seluruh kelurahan se-Kecamatan Klojen. Ketua DPRD Kota Malang turut hadir untuk memberikan arahan terkait sejumlah persoalan kewilayahan.
Salah satu keluhan yang mengemuka berkaitan dengan genangan air di kawasan Jalan Jombang–Bondowoso, Kelurahan Gading Kasri. Menanggapi persoalan tersebut, Sony mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Malang.
Menurutnya, pemerintah masih menjalani tahapan pengadaan dan lelang untuk merealisasikan penanganan banjir di kawasan tersebut.
“Terkait banjir di kawasan Jalan Jombang dan Bondowoso, kami sudah konfirmasi ke Dinas PUPR. Saat ini prosesnya masih menunggu tahapan pengadaan dan lelang, sehingga diproyeksikan terealisasi pada tahun depan,” tegas Sony.
Selain infrastruktur drainase, Sony juga menghimpun usulan pokir dari tingkat RT dan RW. Berbagai kebutuhan warga mencakup pengadaan perlengkapan kelurahan, seperti tenda, meja, dan kursi, serta fasilitas penunjang kegiatan kemasyarakatan.
Ia memastikan seluruh usulan tersebut mengikuti format pengajuan agar proses pembahasan dan penentuan prioritas berjalan lebih terarah. Sejumlah kebutuhan bahkan ditargetkan dapat terpenuhi pada November ini.
Sony juga menyoroti pentingnya peningkatan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran di kawasan permukiman padat. Menurutnya, karakteristik wilayah Klojen membutuhkan sarana penanganan darurat yang sesuai dengan kondisi lingkungan.
“Kondisi permukiman di Klojen yang padat membutuhkan penanganan khusus. Kami menerima usulan warga terkait pengadaan armada pemadam portabel, seperti kendaraan roda tiga (Tosa) yang dimodifikasi khusus pemadam kebakaran, agar mampu menjangkau gang-gang sempit saat terjadi darurat,” jelasnya.
Tak hanya armada pemadam portabel, warga juga mengusulkan penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan pembangunan instalasi hidran di tingkat RW.
Sony menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan tersebut kepada pihak eksekutif. Ia menilai ketersediaan sarana pemadam yang memadai sangat penting untuk mempercepat penanganan kebakaran, terutama di lingkungan dengan tingkat kepadatan bangunan dan mobilitas warga yang tinggi.
Melalui agenda reses tersebut, DPRD Kota Malang berharap berbagai aspirasi masyarakat Klojen dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan. Dengan demikian, kebutuhan warga tidak hanya tercatat, tetapi juga memperoleh tindak lanjut sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
