MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menandatangani addendum kontrak perubahan pelaksanaan bantuan hukum bersama 17 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Aula Kanwil Kemenkum Jambi, Senin (9/11/2026).
Penandatanganan ini menjadi langkah untuk memperkuat pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin sekaligus memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Dina Rasmalita, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Ermasdon, Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum, perwakilan 17 OBH terakreditasi, serta Tim Kerja Bantuan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi.
Dalam sambutannya, Jonson Siagian menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pembiayaan program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, program bantuan hukum merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, untuk memperoleh akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum.
Jonson menjelaskan, Provinsi Jambi saat ini memiliki 19 OBH terakreditasi, terdiri atas tiga OBH berakreditasi B dan 16 OBH berakreditasi C. Keberadaan organisasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan sehingga masyarakat yang menghadapi persoalan hukum memperoleh pendampingan tanpa terkendala keterbatasan ekonomi.
Ia juga menekankan peran Kanwil Kemenkum Jambi dalam memastikan program bantuan hukum berjalan optimal. Hal itu mencakup pengelolaan alokasi anggaran, fasilitasi pencairan dana berdasarkan capaian kinerja, serta pengawasan dan evaluasi terhadap layanan yang diberikan OBH.
Kepada seluruh OBH, Jonson mengingatkan agar kewajiban dalam kontrak dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab. Setiap organisasi diharapkan menjaga kualitas pendampingan hukum serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Jonson berharap kualitas dan akreditasi OBH di Provinsi Jambi terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Upaya tersebut membutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi pemberi bantuan hukum, serta konsistensi dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.
Ia turut mengajak seluruh OBH menjaga sinergi dengan Kanwil Kemenkum Jambi, terutama dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Melalui kolaborasi dan pemanfaatan sumber daya secara optimal, layanan bantuan hukum diharapkan tetap menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Melalui penandatanganan addendum kontrak ini, Kanwil Kemenkum Jambi menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola bantuan hukum yang berorientasi pada kualitas pelayanan, akuntabilitas anggaran, dan pemerataan akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu di Provinsi Jambi.
