MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris melalui pemeriksaan dan klarifikasi terkait belum dilakukannya pengisian kuesioner Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).
Kegiatan yang dilaksanakan melalui Divisi Pelayanan Hukum tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Senin (9/11/2026).
Pemeriksaan ini bertujuan memastikan Notaris di wilayah Provinsi Jambi memahami dan memenuhi kewajiban penerapan PMPJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pelaksanaannya, tim pemeriksa melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap sejumlah Notaris yang belum mengisi kuesioner PMPJ. Pemeriksaan difokuskan pada identifikasi kendala yang dihadapi, baik dari aspek teknis maupun administratif, sehingga dapat diketahui faktor yang menghambat pemenuhan kewajiban tersebut.
Selain melakukan klarifikasi, tim pemeriksa juga memberikan arahan dan pemahaman mengenai pentingnya penerapan PMPJ dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris.
Para Notaris diingatkan untuk senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian, memahami profil serta karakteristik pengguna jasa, dan memastikan setiap layanan kenotariatan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan layanan Notaris sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Karena itu, pemenuhan kewajiban PMPJ tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab profesional Notaris dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum.
Melalui pemeriksaan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Jambi menekankan pentingnya kesadaran dan komitmen setiap Notaris untuk memenuhi kewajiban pengisian kuesioner PMPJ secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Kanwil Kementerian Hukum Jambi juga mendorong seluruh Notaris di Provinsi Jambi yang belum menyelesaikan pengisian kuesioner agar segera menindaklanjutinya.
Upaya pembinaan dan pengawasan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Notaris, memperkuat tata kelola profesi, serta mencegah potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan layanan kenotariatan.
Melalui kegiatan pemeriksaan dan klarifikasi yang berkelanjutan, Kanwil Kementerian Hukum Jambi berkomitmen mendorong Notaris agar menjalankan tugas dan jabatannya secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.
Penguatan penerapan PMPJ juga diharapkan dapat mendukung terwujudnya layanan kenotariatan yang transparan, akuntabel, memberikan kepastian hukum, serta berkontribusi dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
