MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Ratusan wartawan dari berbagai organisasi dan perusahaan media di Sumatera Selatan menggelar Aksi Simpatik Jilid II di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel, Rabu (11/11/2026).
Aksi yang digelar Koalisi Pers Sumatera Selatan (Sumsel) tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap dua jurnalis yang menjadi korban dugaan pengeroyokan sekaligus desakan kepada kepolisian agar mengusut tuntas perkara kekerasan terhadap insan pers di Palembang.
Wartawan dari berbagai platform media, mulai dari media online, cetak hingga televisi, hadir dalam aksi tersebut. Mereka membawa satu tuntutan utama, yakni meminta kepolisian membuktikan komitmennya dalam melindungi jurnalis serta menegakkan kemerdekaan pers.
Aksi dipimpin Ardy Fitriansyah atau yang akrab disapa Anang, pimpinan media online nasional MATTANEWS.CO sekaligus Koordinator Aksi (Korak). Ia didampingi pimpinan redaksi Tribun Sumsel dan PalTV.
Dalam orasinya, Ardy menegaskan bahwa kasus dugaan pengeroyokan terhadap dua wartawan tidak boleh berhenti hanya pada penanganan pelaku di lapangan. Kepolisian harus mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
“Kami mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus pengeroyokan terhadap dua wartawan. Jangan sampai persoalan ini berhenti hanya pada pelaku di lapangan. Semua pihak yang terlibat, termasuk dugaan aktor intelektualnya, harus diungkap,” ujar Ardy Fitriansyah selaku Koordinator Aksi.
Dua jurnalis yang menjadi korban dugaan pengeroyokan tersebut adalah Rahmat Kurniawan dari Tribun Sumsel dan Mulyadi dari PalTV. Keduanya mengalami kekerasan ketika menjalankan tugas jurnalistik di depan Mapolda Sumsel, Selasa (13/10/2026).
Koalisi Pers Sumsel menilai kekerasan terhadap jurnalis bukan sekadar persoalan keselamatan individu, melainkan ancaman terhadap kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Sebelumnya, dalam Aksi Solidaritas Pers Jilid I pada Kamis (15/10/2026), Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana telah menemui pimpinan organisasi media dan organisasi jurnalis di Sumatera Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menyampaikan komitmen untuk melakukan investigasi secara menyeluruh, menindak para pelaku, serta mengevaluasi seluruh rangkaian peristiwa bentrokan. Kapolda juga menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang dan kepolisian akan melawan premanisme.
Namun, Koalisi Pers Sumsel menegaskan bahwa komitmen tersebut harus dibuktikan melalui langkah konkret, keterbukaan informasi, dan perkembangan penanganan perkara yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Pernyataan tersebut merupakan komitmen terbuka yang harus dibuktikan melalui langkah konkret,” tegas Koalisi Pers Sumsel dalam pernyataan sikapnya.
Melalui Aksi Simpatik Jilid II, Koalisi Pers Sumsel menyampaikan empat tuntutan utama kepada Polda Sumsel.
Pertama, mendesak pengusutan tuntas kasus dugaan pengeroyokan terhadap dua wartawan di Palembang. Kepolisian diminta mengungkap seluruh pihak yang terlibat, menangkap dan memproses para pelaku, serta menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Kedua, menagih janji Kapolda Sumsel terkait investigasi menyeluruh. Koalisi Pers Sumsel meminta Kapolda membuka perkembangan dan hasil investigasi sebagaimana komitmen yang telah disampaikan dalam pertemuan bersama pimpinan organisasi media dan organisasi jurnalis pada Aksi Jilid I.
Ketiga, mendesak penegakan dan penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setiap tindakan yang terbukti menghalangi atau menghambat kerja jurnalistik harus diproses sesuai ketentuan UU Pers, di samping ketentuan pidana lain yang relevan.
“Kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dianggap sebagai risiko biasa dalam menjalankan profesi,” demikian penegasan Koalisi Pers Sumsel.
Keempat, Koalisi Pers Sumsel memberikan tenggat waktu satu minggu kepada kepolisian untuk menunjukkan kemajuan penanganan perkara.
Apabila dalam waktu satu minggu sejak Aksi Simpatik Jilid II tidak terdapat perkembangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, Koalisi Pers Sumsel menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional.
Sejumlah lembaga yang akan didatangi di antaranya Mabes Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Komisi III DPR RI, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, serta Ombudsman Republik Indonesia.
Koalisi Pers Sumsel menegaskan aksi tersebut bukan semata-mata bentuk solidaritas terhadap dua rekan jurnalis yang menjadi korban kekerasan. Lebih dari itu, perjuangan ini merupakan upaya bersama untuk menjaga kemerdekaan pers, menegakkan hukum, dan memastikan tidak ada pihak yang kebal dari pertanggungjawaban.
“Kemitraan tidak boleh dimaknai sebagai pembungkaman sikap kritis pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial,” tegas Koalisi Pers Sumsel.
Menurut Koalisi Pers Sumsel, kemitraan antara pers dan kepolisian harus dibangun atas dasar penghormatan terhadap profesi, transparansi, serta penegakan hukum.
Perlindungan terhadap jurnalis bukan hanya menyangkut keselamatan pekerja media, melainkan juga kepentingan publik dalam mendapatkan informasi yang bebas dan independen.
Melalui pernyataan sikap yang ditandatangani Koalisi Pers Sumsel di Palembang, 11 November 2026, para jurnalis kembali menyuarakan dua seruan utama:
HENTIKAN KEKERASAN TERHADAP PERS.
SELAMATKAN JURNALIS.
