MATTANEWS.CO, PANGANDARAN – Dugaan tindakan kekerasan terhadap seorang santri di Kabupaten Pangandaran yang diduga melibatkan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai sorotan serius.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena menyangkut dugaan tindakan kekerasan oleh aparat negara terhadap masyarakat yang semestinya mendapatkan perlindungan, bukan justru mengalami tindakan yang mengancam keselamatan dan martabat kemanusiaannya, Jum’at (13/11/2026)
Menanggapi persoalan tersebut, Arif Rahmatul Hakim, seorang santri asal Kabupaten Ciamis, menyampaikan kritik keras.
Ia menegaskan, dugaan kekerasan yang melibatkan aparat negara tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa, apalagi diselesaikan secara tertutup tanpa kejelasan pertanggungjawaban hukum.
Menurutnya, seragam TNI merupakan simbol kehormatan, pengabdian dan tanggung jawab terhadap negara. Karena itu, apabila terdapat oknum yang diduga menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan kekerasan harus diperiksa secara serius dan transparan.
“Seragam negara bukan tiket untuk bertindak sewenang-wenang. Jangan sampai simbol kehormatan institusi justru digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi atau melakukan kekerasan terhadap masyarakat. Kalau benar dugaan penyiksaan itu terjadi, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Tidak boleh ada satu pun orang yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki pangkat dan mengenakan seragam,” tegas Arif.
Ia menilai, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut hubungan antara seorang aparat dengan seorang santri, melainkan juga menyangkut prinsip negara hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Arif mengingatkan, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum hanya karena seseorang memiliki jabatan, kewenangan, ataupun latar belakang institusi tertentu.
“Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas ketika berhadapan dengan masyarakat kecil, tetapi mendadak kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan aparat yang diduga melakukan pelanggaran. Negara tidak boleh membiarkan kewenangan berubah menjadi alat penindasan. Hukum harus berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian,” ujarnya.
Lebih jauh, Arif menyoroti aspek perlindungan hukum terhadap korban. Apabila santri yang menjadi korban tersebut masih berusia di bawah 18 tahun, maka penanganan perkara harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Ia secara khusus merujuk pada Pasal 76C, yang berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”
Sementara itu, Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 mengatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar Pasal 76C, dengan rincian sebagai berikut
1. Pasal 80 ayat (1), Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00.
2. Pasal 80 ayat (2), Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00.
3. Pasal 80 ayat (3), Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00.
Menurut Arif, ketentuan tersebut tidak boleh hanya menjadi tulisan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila unsur pelanggaran terbukti, hukum harus ditegakkan tanpa melihat siapa pelakunya maupun institusi tempatnya bertugas.
“Jangan sampai anak yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban kekerasan. Kalau korban memang masih di bawah umur dan unsur tindak pidananya terpenuhi, maka UU Perlindungan Anak harus ditegakkan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena terduga pelaku merupakan aparat negara. Hukum tidak mengenal pangkat ketika berbicara tentang pertanggungjawaban pidana,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian melalui permintaan maaf ataupun pendekatan kekeluargaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan proses hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana.
Arif mendesak komando TNI terkait untuk segera memastikan kebenaran informasi, melakukan pemeriksaan secara objektif, serta membuka perkembangan penanganan perkara kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pemeriksaan harus didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, kondisi korban, dan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan terhadap korban dan keluarganya juga harus menjadi prioritas agar tidak muncul tekanan, intimidasi, maupun upaya menghalangi proses pengungkapan perkara.
“Jangan biarkan persoalan seperti ini menguap tanpa kejelasan. Korban berhak mendapatkan perlindungan, keluarga berhak memperoleh kepastian, dan masyarakat berhak mengetahui bahwa hukum benar-benar bekerja. Kalau memang tidak terbukti, sampaikan secara terbuka berdasarkan hasil pemeriksaan. Namun, apabila terbukti ada pelanggaran, tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa menjaga nama baik institusi bukan berarti menutupi kesalahan oknum. Sebaliknya, keberanian mengusut dan menindak anggota yang terbukti melakukan pelanggaran merupakan bagian dari upaya menjaga kehormatan institusi itu sendiri.
“Kami tidak sedang menyerang institusi TNI. Kami justru ingin institusi negara tetap dihormati masyarakat. Tetapi kehormatan tidak bisa dibangun dengan menutup mata terhadap dugaan pelanggaran. Institusi yang bermartabat adalah institusi yang berani mengevaluasi, mengoreksi, dan menindak anggotanya apabila terbukti melanggar hukum,” tegas Arif.
Ia berharap kasus dugaan kekerasan terhadap santri di Kabupaten Pangandaran mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak berwenang, termasuk komando TNI terkait dan lembaga perlindungan anak.
Baginya, persoalan ini harus menjadi pengingat bahwa kekuasaan dan kewenangan selalu memiliki batas, yakni hukum dan hak asasi manusia.
“Jangan pernah menjadikan seragam sebagai tameng untuk menghindari pertanggungjawaban. Negara ini berdiri di atas hukum, bukan di atas pangkat. Siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keadilan tidak boleh tunduk kepada kekuasaan,” pungkasnya.
