MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan (Sumsel) resmi melaporkan tiga perusahaan ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel, terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah konsesi perusahaan. Palembang, Jumat (13/11/2026).
Ketiga perusahaan tersebut yaitu PT BMH, PT GBS, dan PTPN VII CM. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan WALHI Sumsel pada Jumat (13/11/2026).
Langkah hukum ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan titik panas (hotspot), analisis spasial menggunakan citra satelit, serta investigasi lapangan yang dilakukan WALHI Sumsel sepanjang Agustus hingga Oktober 2026.
Kadiv Advokasi dan Kampanye WALHI Sumsel, Galang Suganda, mengatakan berdasarkan hasil analisis spasial terhadap data SIPONGI Kementerian Kehutanan periode 1 Agustus hingga 26 Oktober 2026, ditemukan ribuan titik panas di wilayah konsesi ketiga perusahaan tersebut.
“Data yang kami analisis menunjukkan terdapat 17.753 titik hotspot di wilayah konsesi PT BMH, 1.134 titik hotspot di konsesi PT GBS, dan 312 titik hotspot di konsesi PTPN VII CM. Temuan ini menjadi dasar bagi kami untuk meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan lebih lanjut,” ujar Galang.
Menurutnya, temuan WALHI Sumsel tidak hanya berdasarkan data satelit. Tim investigasi juga turun langsung ke sejumlah lokasi untuk memastikan kondisi faktual di lapangan.
Di wilayah konsesi PT BMH, tepatnya di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tim melakukan pemantauan pada 14 September 2026.
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan empat sampel lokasi kebakaran dalam satu hamparan areal terbakar. Berdasarkan analisis spasial citra satelit periode 19 Agustus hingga 1 Oktober 2026, luas areal yang teridentifikasi terbakar di lokasi pemantauan tersebut mencapai sekitar 4.834 hektare.
Lokasi tersebut merupakan ekosistem gambut yang telah ditanami akasia. Selain itu, hasil pengukuran tinggi muka air di lokasi menunjukkan angka sekitar 110–120 cm.
Sementara itu, di wilayah konsesi PT GBS, Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), WALHI Sumsel melakukan pemantauan pada 13 September 2026.
Tim menemukan dua sampel lokasi kebakaran. Hasil analisis spasial citra satelit periode 1 Agustus hingga 6 Oktober 2026 mengidentifikasi luas areal terbakar pada lokasi pemantauan mencapai sekitar 1.433 hektare. Lokasi tersebut juga merupakan lahan gambut.
Adapun di wilayah konsesi PTPN VII CM, investigasi dilakukan pada 14–15 September 2026. Tim menemukan lima sampel lokasi kebakaran yang berada di areal tanaman tebu yang telah dipanen.
Bahkan, tim juga menemukan aktivitas pengangkutan tanaman tebu yang diduga telah dibakar di area konsesi perusahaan.
Galang menilai temuan tersebut harus didalami penyidik, terutama untuk mengetahui penyebab kebakaran dan prosedur operasional yang diterapkan perusahaan.
“Kami meminta penyidik tidak hanya melihat peristiwa kebakarannya, tetapi juga mendalami bagaimana sistem pencegahan dan pengendalian karhutla dijalankan oleh masing-masing perusahaan. Termasuk pengelolaan tata air, kesiapan sarana dan prasarana, serta tindakan perusahaan sebelum, selama, dan setelah kebakaran terjadi,” tegasnya.
Lebih lanjut, WALHI Sumsel menilai kebakaran di wilayah konsesi ketiga perusahaan tersebut harus dilihat berdasarkan riwayat kejadian pada tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan analisis historis WALHI Sumsel, wilayah konsesi PT BMH tercatat mengalami kebakaran pada 2014, 2015, 2019, dan 2023.
Sementara itu, kebakaran di wilayah konsesi PT GBS teridentifikasi pada 2015, 2019, dan 2023. Adapun di wilayah konsesi PTPN VII CM, riwayat kebakaran tercatat pada 2015, 2019, dan 2023.
Pada 2026, kebakaran kembali terjadi di wilayah konsesi ketiga perusahaan tersebut.
“Kebakaran yang terjadi berulang kali di wilayah konsesi perusahaan tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum untuk memeriksa apakah sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran benar-benar dijalankan atau justru terdapat unsur kelalaian,” ungkap Galang.
Menurutnya, pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perlindungan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan ekosistem gambut dan kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
Atas dasar temuan tersebut, WALHI Sumsel menyampaikan lima tuntutan kepada Polda Sumsel.
Pertama, mengusut penyebab kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi ketiga perusahaan, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian.
Kedua, memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pencegahan dan pengendalian karhutla, termasuk ketersediaan serta fungsi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, khususnya di wilayah ekosistem gambut.
Ketiga, mendalami tindakan perusahaan sebelum, selama, dan setelah kebakaran terjadi, termasuk memastikan apakah langkah pencegahan, penanganan, serta pemulihan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keempat, mendalami dugaan pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk peran pengurus dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah konsesi.
Kelima, menjamin proses penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan, serta menyampaikan perkembangan penanganan laporan kepada publik.
“Kami berharap Polda Sumsel menindaklanjuti laporan ini secara serius dan transparan. Penegakan hukum harus mampu mengungkap penyebab kebakaran, termasuk kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi apabila ditemukan unsur pidana. Jangan sampai kebakaran berulang di wilayah konsesi terus terjadi tanpa ada pertanggungjawaban hukum,” tandasnya.
