BERITA TERKINIHUKUM & KRIMINAL

Saksi Ungkap Penyerahan Uang Rp872 Juta dalam Tiga Tahap, Dijanjikan Proyek di PALI

×

Saksi Ungkap Penyerahan Uang Rp872 Juta dalam Tiga Tahap, Dijanjikan Proyek di PALI

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Sidang perkara dugaan korupsi penerimaan gratifikasi atau suap terkait pengurusan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tahun 2024, yang menjerat Wakil Bupati PALI nonaktif Iwan Tuaji dan Kepala UPTD Geologi dan Laboratorium Dinas ESDM Sumsel, Alhefy Kurniawan, kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Selasa (17/11/2026).

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Idi Il Amin, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menghadirkan enam orang saksi.

Salah satu saksi, Horizal, mengungkapkan telah menyerahkan uang sebesar Rp872 juta dalam tiga tahap. Penyerahan uang tersebut, menurut keterangannya, berkaitan dengan janji pemberian proyek pekerjaan di Kabupaten PALI.

Di hadapan majelis hakim, Horizal menceritakan awal perkenalannya dengan Alhefy. Saat itu, dirinya mengaku hanya menemani seorang teman sebelum kemudian berkenalan dengan terdakwa Alhefy.

Setelah pertemuan tersebut, Alhefy menghubunginya dan mengajak bertemu di kediaman Wakil Bupati PALI.

“Saya sempat tanya, wabup mana? Dijawab terdakwa, wabup kita Iwan Tuaji. Setelah itu Alhefy mengirimkan shareloc. Saya mengikuti lokasi tersebut dan sampai di rumah Iwan Tuaji,” urai Horizal.

Setibanya di lokasi, Horizal mengaku mendapati Alhefy dan Iwan Tuaji sudah berada di rumah tersebut. Dalam pertemuan itu, Alhefy disebut sempat menyinggung kemungkinan adanya pekerjaan atau proyek yang bisa diberikan kepadanya.

“Kak, kalau nak ado gawean, Iwan Tuaji ado?” ujar Horizal menirukan perkataan Alhefy.

Menurut Horizal, Iwan Tuaji kemudian menjawab bahwa dirinya memiliki proyek yang bisa diberikan kepadanya.

“Kalau untuk mamang ado proyek,” kata Horizal menirukan ucapan Iwan Tuaji.

Namun, Horizal mengaku saat itu belum memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan tawaran tersebut.

“Kagek bae Wan, saya lagi tidak ada duit,” jawab Horizal.

Tak berhenti sampai di situ, Horizal mengaku kembali dihubungi Alhefy. Kali ini, Alhefy meminta dirinya mencarikan rekan atau kenalan yang berminat mendapatkan proyek.

“Kak, kalau ada kawan kakak yang nak proyek, tolong carikan,” kata Horizal menirukan perkataan Alhefy.

Horizal mengaku sempat mempertanyakan keseriusan tawaran tersebut. Namun, Alhefy disebut memastikan bahwa tawaran proyek itu benar adanya.

Dalam keterangannya, Horizal kemudian membeberkan penyerahan uang yang berlangsung sebanyak tiga kali.

Penyerahan pertama sebesar Rp437 juta melalui Alhefy. Selanjutnya, Rp261 juta diserahkan melalui Junaidi, kemudian Rp174 juta juga melalui orang yang sama. Dengan demikian, berdasarkan keterangan Horizal, total uang yang diserahkan mencapai Rp872 juta.

Horizal juga mengungkapkan bahwa dirinya dijanjikan mendapatkan proyek pada 2025. Namun, hingga persidangan berlangsung, pekerjaan yang dijanjikan tersebut tidak pernah terealisasi.

“Saya dijanjikan proyek pada tahun 2025, tetapi sampai sekarang tidak ada,” ungkapnya.

Sementara itu, saksi Endang, yang merupakan menantu Horizal, turut memberikan keterangan mengenai proses penyerahan uang.

Endang mengaku sempat mengambil uang sebelum menyerahkannya kepada Horizal untuk diteruskan kepada Alhefy.

“Saya mengambil uang dahulu, kemudian langsung saya berikan kepada mertua saya, Horizal, untuk diberikan kepada Alhefy,” ujar Endang di persidangan.

Meski demikian, Endang mengaku tidak mengetahui secara pasti tujuan pemberian uang tersebut. Ia hanya mengetahui bahwa uang yang diambilnya kemudian diserahkan kepada Horizal untuk diteruskan kepada Alhefy.

Penasihat Hukum Persoalkan Keterangan Saksi

Usai persidangan, tim penasihat hukum Iwan Tuaji dan Alhefy Kurniawan melalui FSA Surya Negara menilai terdapat sejumlah hal yang tidak konsisten dalam keterangan saksi, termasuk mengenai persoalan uang yang disebut telah dikembalikan.

Menurut Surya, terdapat perbedaan antara pernyataan saksi dengan fakta yang terungkap selama proses persidangan.

“Banyak fakta terungkap dalam persidangan. Ada saksi bilang belum terima uang kembalian, namun faktanya sudah ada uang kembalian tersebut. Jadi saksi itu terkesan berbelit-belit dalam memberikan keterangan,” jelas Surya.

Pihaknya juga mempertanyakan keterangan mengenai janji pemberian proyek serta dugaan adanya tekanan terhadap pelapor. Berdasarkan fakta yang menurutnya terungkap di persidangan, Surya menilai tidak ditemukan ancaman maupun tekanan sebagaimana yang dipersoalkan.

“Masalah janji-janji yang dikatakan, semuanya ternyata hanya halusinasi dari saksi pelapor saja. Buktinya tidak ada ancaman, tidak ada pressure, namun semua hanya ketakutan dari pelapor saja. Bisa jadi takut uangnya tak dikembalikan. Jadi keterangannya tidak benar semua,” kata Surya.

Surya juga menyebut saksi pelapor beberapa kali memberikan bantahan ketika keterangannya didalami dalam persidangan. Selain itu, pihaknya mengaku menemukan nama Kartika yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut.

“Ada juga nama Kartika yang didapat tim advokat dari bukti yang diterima. Katanya Kartika ini sebagai penghubung di Kabupaten PALI,” terangnya.

Lebih lanjut, Surya menyampaikan bahwa pihaknya menilai persoalan uang yang dipermasalahkan dalam perkara tersebut berkaitan dengan pinjaman atau utang-piutang.

Ia menyebut adanya pengembalian uang sebesar Rp437 juta sebagai salah satu hal yang akan menjadi perhatian tim pembela dalam menghadapi persidangan selanjutnya.

“Terakhir, karena sudah ada pengembalian uang pinjaman Rp437 juta, sehingga kasusnya bukan lagi masuk ranah korupsi atau gratifikasi,” ujarnya.

Menurut Surya, persoalan tersebut perlu dilihat dari hubungan hukum antara para pihak, termasuk kemungkinan adanya persoalan perdata.

“Apalagi kita tahunya ini kasus pinjaman atau utang-piutang, sehingga masuk ranah perdata. Namun, semuanya akan kita lihat dari persidangan-persidangan selanjutnya,” tutupnya.

Dakwaan JPU: Uang Rp872,5 Juta Diduga Berkaitan dengan Proyek Rp10 Miliar

Dalam surat dakwaan, JPU mengungkap dugaan penerimaan uang sebesar Rp872,5 juta dari kontraktor Horizal alias Icon. Uang tersebut diduga diberikan sebagai imbalan atas janji pemberian proyek pekerjaan parit dan pengerasan jalan senilai Rp10 miliar di Kabupaten PALI.

Berdasarkan dakwaan, uang tersebut diduga diterima kedua terdakwa dengan rincian Rp520,5 juta untuk Iwan Tuaji dan Rp352 juta untuk Alhefy Kurniawan.

JPU menjelaskan, perkara ini bermula pada 2 Desember 2024. Saat itu, Alhefy menghubungi Horizal dan mengajaknya bertemu di rumah Iwan Tuaji di Palembang.

Dalam pertemuan tersebut, Alhefy disebut menyampaikan adanya proyek yang bisa dikerjakan. Iwan kemudian diduga menawarkan pekerjaan parit dan pengerasan senilai Rp10 miliar serta meminta Horizal menyiapkan uang sebesar Rp1 miliar.

Pada 18 Desember 2024, Horizal kembali menemui Alhefy untuk memastikan tawaran tersebut. Saat itu, Horizal disebut sedang mengajukan pinjaman bank untuk mengikuti proyek di Kabupaten PALI.

Menurut dakwaan, Iwan kembali meyakinkan Horizal bahwa proyek tersebut tersedia dan dapat diberikan kepadanya.

JPU menyebut penyerahan uang berlangsung dalam tiga tahap. Pada 20 Desember 2024, Horizal menyerahkan uang sebesar Rp437 juta kepada Alhefy. Dari jumlah tersebut, Rp352 juta diduga menjadi bagian Alhefy, sedangkan Rp85 juta disebut diteruskan kepada Iwan Tuaji.

Selanjutnya, pada 25 Desember 2024, Horizal mentransfer Rp261 juta ke rekening Junaidy, yang disebut sebagai ajudan Iwan. Dana tersebut kemudian diduga diteruskan ke rekening Iwan secara bertahap.

Pada 31 Desember 2024, Horizal kembali mentransfer Rp174,5 juta ke rekening Junaidy. Uang tersebut juga disebut diteruskan ke rekening Iwan melalui sejumlah transaksi.

Dengan demikian, total uang yang diserahkan Horizal mencapai Rp872,5 juta. JPU menduga uang tersebut diterima untuk kepentingan kedua terdakwa.

Proyek yang Dijanjikan Tak Terwujud

Dalam dakwaan, JPU juga mengungkap bahwa proyek yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi. Pada 2025, Iwan disebut kembali menjanjikan pekerjaan senilai Rp3 miliar.

Sekitar Oktober 2025, Horizal bersama Redi Hartono mendatangi rumah Iwan untuk menanyakan kepastian pekerjaan tersebut. Namun, Iwan disebut menyampaikan bahwa proyek itu telah diberikan kepada Alhefy, meskipun pekerjaan yang dimaksud ternyata sudah dikerjakan pihak lain.

JPU menilai rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya dugaan permintaan uang dengan iming-iming proyek pemerintah.

Dalam surat dakwaan, JPU menerapkan tiga lapisan pasal terhadap kedua terdakwa, yakni Pasal 12 huruf e, Pasal 12B, serta Pasal 606 ayat (2), dengan ketentuan terkait dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses persidangan.

Penulis: Indra Hadi
Editor: Riki Okta Putra