MATTANEWS.CO, PALI – Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), menjalani monitoring hasil penilaian dalam program perluasan percontohan Desa Antikorupsi. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Desa Sukamaju, Rabu (18/11/2026).
Terpilihnya Desa Sukamaju sebagai salah satu desa percontohan menjadi momentum penting dalam upaya mendorong tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan monitoring dihadiri Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten PALI, H. Andri Fajar Wijaya, yang hadir mewakili Bupati PALI, Asgianto, S.T. Turut hadir perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PALI, Camat Talang Ubi Tanggam Jaya, Kepala Desa Sukamaju Rudini, M.Pd, serta perangkat desa.
Dalam monitoring tersebut, tim penilai mengevaluasi lima komponen utama dan 15 indikator penilaian Desa Antikorupsi yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kelima komponen tersebut meliputi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, serta penguatan kearifan lokal.
Penilaian dilakukan dengan memeriksa berbagai dokumen administrasi dan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Di antaranya keterbukaan APBDes, transparansi pengelolaan Dana Desa, sistem pelayanan publik, hingga keterlibatan masyarakat dalam musyawarah dan pengawasan pembangunan.
Asisten I Setda Kabupaten PALI, H. Andri Fajar Wijaya, menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan Pemerintah Kabupaten PALI terhadap Desa Sukamaju yang telah dipercaya mengikuti program percontohan Desa Antikorupsi.
“Atas nama Bapak Bupati PALI, kami sangat mengapresiasi Desa Sukamaju yang telah ditunjuk sebagai percontohan Desa Antikorupsi. Ini membuktikan bahwa pemerintahan desa di PALI sudah bergerak ke arah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel,” ujar Andri.
Ia berpesan agar seluruh perangkat desa bersama masyarakat terus menjaga integritas dan menjadikan nilai-nilai antikorupsi sebagai budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan sekadar memenuhi persyaratan penilaian.
“Jangan sampai hanya bagus saat dinilai, tapi harus benar-benar diterapkan dalam pelayanan sehari-hari. Pemerintah Kabupaten PALI akan terus mendukung desa-desa yang berkomitmen bersih dari korupsi,” imbuhnya.
Sementara itu, perwakilan DPMD Kabupaten PALI, Drs. Saprioma, M.Si, menegaskan bahwa program Desa Antikorupsi merupakan program strategis nasional yang membutuhkan keseriusan seluruh unsur pemerintahan desa dan masyarakat.
Menurutnya, komitmen kepala desa serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun sistem pemerintahan desa yang mampu mencegah praktik korupsi.
“Desa Sukamaju kami nilai memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan. Kuncinya ada pada komitmen kepala desa dan partisipasi masyarakat. Kalau administrasi transparan, pelayanan bersih, dan masyarakat ikut mengawasi, maka korupsi bisa dicegah sejak dari desa,” ungkap Saprioma.
Ia menambahkan, DPMD Kabupaten PALI akan terus memberikan pendampingan dan pembinaan agar Desa Sukamaju dapat memenuhi seluruh indikator yang ditetapkan KPK.
“Kami dari DPMD Kabupaten PALI tidak hanya menilai, tapi juga mendampingi. Harapan kami, Desa Sukamaju bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten PALI,” tambahnya.
Dukungan serupa disampaikan Camat Talang Ubi, Tanggam Jaya. Ia berharap Desa Sukamaju mampu menjadi kebanggaan Kecamatan Talang Ubi sekaligus memberikan contoh penerapan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
“Kami dari Kecamatan Talang Ubi sangat mendukung Desa Sukamaju menjadi Desa Percontohan Antikorupsi. Ini adalah momentum untuk membuktikan bahwa pemerintahan desa bisa bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik,” ujarnya.
Tanggam Jaya juga mengajak seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Talang Ubi untuk menjadikan Desa Sukamaju sebagai inspirasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Di tempat yang sama, Kepala Desa Sukamaju, Rudini, M.Pd, bersama perangkat desa memaparkan sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk mendukung penerapan prinsip antikorupsi.
Upaya tersebut antara lain pemasangan papan informasi APBDes sebagai bentuk keterbukaan anggaran, penyelenggaraan pelayanan administrasi yang cepat dan tanpa pungutan liar (pungli), serta pelibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda dalam pengambilan keputusan.
“Kami berkomitmen menjadikan Desa Sukamaju sebagai desa yang bersih dan antikorupsi. Semua pengelolaan anggaran kami buka secara transparan, supaya masyarakat bisa ikut mengawasi,” kata Rudini.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi anggaran dan pelibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
Masyarakat juga menyambut baik pelaksanaan program tersebut. Mereka berharap predikat desa percontohan antikorupsi dapat mendorong pembangunan yang semakin baik, memastikan Dana Desa digunakan sesuai peruntukan, serta meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa.
Melalui monitoring ini, Desa Sukamaju diharapkan terus memperkuat komitmen dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Dukungan Pemerintah Kabupaten PALI, DPMD, pihak kecamatan, serta partisipasi masyarakat diharapkan menjadi modal penting bagi Desa Sukamaju untuk berkembang sebagai contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten PALI.
















