BERITA TERKININUSANTARAPEMERINTAHAN

Dana Desa 2026 Dikebut! DPMD dan Pendamping Desa Kapuas Hulu Perkuat Sinergi, 278 Desa Jadi Sasaran Pengawalan

×

Dana Desa 2026 Dikebut! DPMD dan Pendamping Desa Kapuas Hulu Perkuat Sinergi, 278 Desa Jadi Sasaran Pengawalan

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Percepatan realisasi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk memastikan program pembangunan desa berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) memperkuat koordinasi dan sinergi.

Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kabupaten TPP P3MD se-Kabupaten Kapuas Hulu yang berlangsung selama tiga hari efektif, 18 hingga 20 November 2026, bertempat di Aula Gedung Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kapuas Hulu.

Rakor ini bukan sekadar agenda koordinasi rutin, melainkan menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan kapasitas tenaga pendamping profesional dalam mengawal pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama terkait prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026.

Kegiatan tersebut melibatkan tenaga pendamping profesional yang bertugas di 23 kecamatan dengan cakupan pendampingan sebanyak 278 desa di Kabupaten Kapuas Hulu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu, Rupinus, bersama Koordinator Kabupaten TPP P3MD Kapuas Hulu, Sugiatno Zulkarnain, S.E., menekankan pentingnya kesamaan langkah antara pemerintah daerah dan seluruh jajaran pendamping desa.

Rupinus menegaskan, penguatan sinergi antara DPMD dan pendamping desa menjadi salah satu kunci untuk mendorong percepatan realisasi Dana Desa.

Menurutnya, pendamping desa memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah desa memastikan setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

“Inti dari rapat koordinasi ini adalah memperkuat sinergi antara Dinas PMD dan seluruh pendamping desa se-Kabupaten Kapuas Hulu. Kita ingin memastikan bahwa pendampingan terhadap pemerintah desa berjalan maksimal, khususnya dalam mengawal prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026,” ujarnya.

Ia menegaskan, progres realisasi Dana Desa di setiap desa harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai berbagai program yang telah direncanakan mengalami keterlambatan akibat lemahnya koordinasi, kurangnya pemahaman terhadap regulasi maupun kendala teknis di lapangan.

Karena itu, melalui rakor tersebut, pendamping desa diharapkan lebih proaktif mengidentifikasi persoalan yang dihadapi pemerintah desa, memberikan solusi sesuai ketentuan, serta mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan desa.

Selain itu, komunikasi dengan pemerintah kecamatan dan perangkat daerah terkait juga perlu diperkuat agar setiap persoalan dapat segera dikoordinasikan dan ditindaklanjuti.

*278 DESA DI 23 KECAMATAN JADI FOKUS PENDAMPINGAN*

Sementara itu, Koordinator Kabupaten TPP P3MD Kapuas Hulu, Sugiatno Zulkarnain, S.E., menjelaskan bahwa Rakor Kabupaten TPP P3MD juga difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kualitas pendampingan bagi seluruh tenaga pendamping profesional.

Menurutnya, luasnya wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dengan 23 kecamatan dan 278 desa membutuhkan koordinasi yang solid serta pola pendampingan yang berkesinambungan.

“Melalui forum koordinasi tersebut, tenaga pendamping profesional diharapkan memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dalam menjalankan tugas, terutama berkaitan dengan pendampingan penggunaan Dana Desa, evaluasi pelaksanaan program, serta percepatan realisasi kegiatan di masing-masing desa,” tuturnya.

Sugiatno menilai, kesamaan pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah menjadi hal penting agar pendampingan yang diberikan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Dengan demikian, setiap tenaga pendamping dapat menjalankan fungsi pendampingan secara profesional, membantu pemerintah desa menyelesaikan kendala administrasi maupun teknis, serta memastikan program prioritas desa terlaksana secara efektif, transparan dan akuntabel.

Ia juga berharap rakor ini menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pendampingan selama tahun berjalan, sekaligus menyelaraskan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan desa.

Berdasarkan Surat Tugas Koordinator Kabupaten TPP P3MD Kapuas Hulu Nomor ST-TPP KH/PPK-IV/XI/2026-04, tenaga pendamping profesional ditugaskan sebagai narasumber sekaligus peserta dalam kegiatan tersebut.

“Kegiatan ini diselenggarakan secara swadaya dan menjadi bagian dari evaluasi kinerja akhir tahun bagi tenaga pendamping profesional,” katanya.

*PERCEPATAN REALISASI HARUS BERDAMPAK NYATA*

Melalui rakor tersebut, DPMD dan TPP P3MD Kapuas Hulu diharapkan semakin solid dalam mengawal pelaksanaan pembangunan di 278 desa.

Percepatan realisasi Dana Desa bukan semata-mata mengejar penyelesaian administrasi maupun serapan anggaran. Lebih dari itu, setiap penggunaan anggaran harus dipastikan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sinergi pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan tenaga pendamping profesional menjadi faktor penting untuk memastikan program prioritas desa dapat terlaksana secara optimal.

Dengan penguatan koordinasi tersebut, diharapkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi, sehingga pembangunan desa di Kabupaten Kapuas Hulu berjalan lebih efektif, akuntabel dan berkelanjutan.

“Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memastikan prioritas penggunaan Dana Desa benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh desa se-Kabupaten Kapuas Hulu,” pungkasnya. (*)

Penulis: Bayu Hary Widodo
Editor: Riki Okta Putra