BERITA TERKININUSANTARAPEMERINTAHAN

DPRD dan Pemkab Tulungagung Sepakati APBD 2027, Belanja Rp3,219 Triliun dan Defisit Rp286,86 Miliar

×

DPRD dan Pemkab Tulungagung Sepakati APBD 2027, Belanja Rp3,219 Triliun dan Defisit Rp286,86 Miliar

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – DPRD Kabupaten Tulungagung bersama Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan total belanja mencapai Rp3,219 triliun dan defisit anggaran sebesar Rp286,86 miliar.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung di Ruang Graha Wicaksana, lantai 2, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Marsono, S.Sos., dan dihadiri Plt. Bupati Tulungagung H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., pimpinan serta anggota DPRD, sekretaris daerah, asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 disepakati sebesar Rp2.932.161.039.149,02.

Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp3.219.027.489.972,86. Dengan demikian, rancangan anggaran tersebut mencatat defisit sebesar Rp286.866.450.823,84.

Untuk menutup defisit, pemerintah daerah merencanakan pembiayaan neto dengan nilai yang sama, yakni Rp286.866.450.823,84. Skema tersebut membuat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan berada pada angka Rp0,00.

Komposisi anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif sebelum Ranperda APBD 2027 memasuki tahapan selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Propemperda 2027 Jadi Instrumen Prioritas Regulasi

Selain persetujuan Ranperda APBD 2027, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 sebagai bagian dari perencanaan produk hukum daerah.

Ketua DPRD Tulungagung Marsono menjelaskan, Propemperda menjadi instrumen penting dalam menentukan prioritas penyusunan peraturan daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan.

Menurutnya, perencanaan regulasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan keuangan daerah maupun program pembangunan yang telah dirancang.

“Keselarasan antara perencanaan program, regulasi, dan kemampuan keuangan daerah menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan berjalan terarah, efektif, transparan, dan akuntabel,” demikian penekanan dalam pembahasan perencanaan daerah tersebut.

Marsono menilai, penyusunan produk hukum daerah harus dilakukan secara terukur sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar memiliki manfaat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Tulungagung.

Delapan Prioritas Pembangunan Tulungagung 2027

Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas proses pembahasan, penyempurnaan, hingga tercapainya kesepakatan terhadap rancangan anggaran bersama pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, penyusunan APBD 2027 mengacu pada tema pembangunan “Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel.”

Tema tersebut diterjemahkan ke dalam delapan prioritas pembangunan daerah yang menjadi arah kebijakan pemerintah pada tahun anggaran mendatang.

Prioritas tersebut meliputi perluasan kesejahteraan sosial masyarakat, pembangunan ekonomi sektor unggulan, serta penyediaan infrastruktur berkualitas.

Pemerintah daerah juga menitikberatkan peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan, pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal, dan percepatan penurunan kemiskinan.

Dua prioritas lainnya adalah peningkatan kualitas tata pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan ketahanan bencana dan pelestarian budaya.

Ahmad Baharudin berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga, terutama dalam memastikan program-program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal penting untuk mewujudkan masyarakat Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia,” menjadi harapan dalam pelaksanaan pembangunan daerah ke depan.

Persetujuan Ranperda APBD 2027 dan penyampaian Propemperda dalam rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dari tahapan penganggaran dan pembentukan regulasi daerah. Tantangan selanjutnya adalah memastikan anggaran triliunan rupiah tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran, pelayanan publik yang semakin baik, serta pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Tulungagung.

Penulis: Ferry Kaligis
Editor: Riki Okta Putra