MATTANEWS.CO, PALEMBANG – M Sanusi selaku Tim Kuasa hukum dari Fenti Sukarti, seseorang perempuan yang ditetapkan tersangka oleh pihak Kepolisian Polrestabes Palembang, dengan tegas bantah tudingan dugaan tindak pidana penggelapan dalam persoalan transaksi pinjaman uang sebesar Rp9,5 miliar. Sanusi menilai persoalan tersebut merupakan hubungan hukum keperdataan, jangan dipaksakan ke pidana.
Dalam pernyataan resminya Sanusi sampaikan klarifikasi terhadap sejumlah pernyataan pihak pelapor berinisial L yang sebelumnya disampaikan kepada publik.
Dimana dalam keterangannya, Sanusi menjelaskan, bahwa kliennya telah memenuhi sejumlah panggilan pemeriksaan oleh penyidik terkait laporan yang dibuat pada 15 September 2025 dengan nomor perkara 2821 di Polda Sumatera Selatan.
“Kliennya kami telah menjalani pemeriksaan sebanyak delapan kali dan selalu memenuhi panggilan penyidik, berarti imenunjukan bahwa klien kami kooperatif,” terangnya.
Sanusi menyampaikan, bahwa telah menyampaikan klarifikasi tersebut dan telah dilaksanakan gelar perkara di Polda Sumsel. Dalam gelar perkara tersebut, menurut Sanusi, kliennya telah memaparkan penjelasan secara terperinci, termasuk mengenai keberadaan akta kesepakatan dan jaminan dalam transaksi pinjaman.
“Kami sangat menyayangkan, terkait adanya pernyataan yang seolah-olah menyebut proses penanganan perkara terlalu lama, sementara klien kami sudah delapan kali menjalani pemeriksaan dan selalu hadir memenuhi panggilan,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).
Menurut Sanusi, pihaknya juga telah melaporkan persoalan yang mereka anggap sebagai bentuk kriminalisasi melalui mekanisme pengaduan ke Propam dan pihak terkait lainnya.
Hubungan hukum yang terjadi bermula dari transaksi utang-piutang, dengan jaminan aset, sehingga menurut pandangannya harus terlebih dahulu dilihat dalam perspektif hukum perdata.
“Terkait jaminan, yang diserahkan klien kami kepada pelapor L, ada sejumlah dokumen sejumlah sertifikat mulai dari bangunan Ruko, tanah dan aset lainnya, yang dibuat melalui akta kesepakatan berjumlah sekitar 20 akta. Semua telah diserahkan langsung kepada pihak pelapor untuk dipilih sesuai kesepakatan,” ungkapnya.
Selain itu, Sanusi juga menunjukkan tanda terima akta tertanggal 30 Oktober 2024 serta dokumen pertukaran jaminan. Sertifikat yang digunakan sebagai jaminan dalam transaksi pinjaman tersebut milik klien kami yaitu ibu Fenti.
“Akta-akta tersebut diserahkan, kemudian dipilih sendiri mana yang dianggap sesuai. Ada tanda terima dan berita acara. Jadi, kami tidak menerima apabila muncul opini bahwa sertifikat-sertifikat tersebut bukan milik klien kami,” urainnya.
Menurut Sanusi, nilai transaksi pinjaman yang menurutnya mencapai Rp9,5 miliar, sejak Oktober hingga Mei, pihak Ibu Fanti telah melakukan pembayaran dengan total Rp 2,8 miliar lebih, Menurutnya, riwayat pembayaran tersebut merupakan bagian penting yang harus diperhitungkan dalam melihat hubungan hukum antara para pihak.
Sanusi juga turut memberikan klarifikasi mengenai sejumlah cek yang dipersoalkan dalam laporan dugaan penggelapan. Sanusi menyebut, bahwa cek senilai Rp 5 miliar yang dituduhkan telah dibatalkan. Sementara cek senilai Rp 2 miliar lainnya disebutnya tidak benar atau palsu.
“Ini salah satu poin materi laporan dugaan penggelapan yang dituduhkan kepada klien kami. Sebenarnya ada 17 cek giro yg isinya Rp 8,25 miliar sesuai sisa hutang kewajiban saat itu yg tidak pernah di bahas yg menjadi jaminan tambahan atas permintaan saudara L, kami berkeyakinan persoalan ini murni merupakan perkara perdata,” ujarnya.
Tidak hanya persoalan transaksi pinjaman, Sanusi juga mengklarifikasi dua persoalan lain, yang disebut pihak pelapor, yakni masalah mobil dan laporan di Pagar Alam. Mengenai persoalan mobil, ia menjelaskan bahwa kliennya merupakan pengusaha rental mobil. Menurutnya, persoalan tersebut bermula dari kesalahpahaman komunikasi yang kemudian diselesaikan melalui perdamaian.
“Penanganan perkara tersebut di Polda Sumsel dan statusnya telah dihentikan melalui mekanisme SP3 dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Sanusi menegaskan, bahwa pihaknya tidak menghindari kewajiban apabila memang terdapat utang yang harus dibayarkan.Namun, ia meminta agar persoalan tersebut tidak serta-merta diarahkan menjadi perkara pidana sebelum hubungan hukum dan dokumen transaksi diperiksa secara menyeluruh.
“Kalau memang kami memiliki utang secara pribadi, kami akan melaksanakan kewajiban pembayaran. Kami juga mempunyai hak atas sertifikat yang menjadi jaminan tersebut. Jadi, jangan sampai persoalan perdata diarahkan menjadi pidana dan disini kami menduga sangat kental untuk mengarah ke Kriminalisasi terhadap klien kami” tegasnya.
Pihaknya siap menempuh langkah hukum, apabila merasa terdapat upaya pembentukan opini yang merugikan kliennya.
“Kata kuncinya, jangan ada penggiringan opini. Kasus perdata jangan dimasukkan ke pidana. Negara kita negara hukum dan kami siap menghadapi apabila memang hal itu terjadi,” pungkasnya.
















