MATTANEWS.CO, JAMBI – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, mengikuti program Pasti Ada Solusi Episode 26 bersama Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi dan penguatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kenotariatan dan Administrasi Hukum Umum (AHU). Forum ini juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta pengaduan terkait pelayanan hukum.
Dalam arahannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen kementerian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menteri Hukum menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah mengklaim telah memberikan pelayanan yang sempurna. Karena itu, setiap kritik, saran, apresiasi, maupun pengaduan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pelayanan.
Salah satu kebijakan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah pembukaan 3.330 formasi penerimaan Anggota Luar Biasa (ALB) Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk pengangkatan notaris. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi dan keluhan yang disampaikan para ALB di berbagai wilayah serta organisasi INI.
Formasi tersebut akan dialokasikan ke seluruh Indonesia berdasarkan perhitungan koefisien dan kebutuhan masing-masing wilayah. Rinciannya, Sumatera sebanyak 694 formasi, Jawa 440 formasi, Bali 133 formasi, Nusa Tenggara 267 formasi, Kalimantan 698 formasi, Sulawesi 667 formasi, Maluku 232 formasi, dan Papua 199 formasi.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan bagi calon notaris sekaligus mendukung pemerataan pelayanan kenotariatan di berbagai wilayah Indonesia.
Selain itu, Menteri Hukum mengimbau keluarga besar Ikatan Notaris Indonesia untuk menjaga persatuan, kerukunan, dan solidaritas organisasi. Hubungan yang harmonis serta profesional dinilai penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan hukum yang berkualitas.
Dalam forum tersebut, turut dibahas pengaduan masyarakat terkait sistem pelaporan Beneficial Ownership (BO) atau pemilik manfaat pada layanan AHU. Persoalan yang disampaikan berkaitan dengan persyaratan dari verifikator yang meminta persetujuan pemilik manfaat terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Menanggapi pengaduan tersebut, Menteri Hukum menginstruksikan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktur Badan Usaha untuk mengevaluasi mekanisme verifikasi. Ia menegaskan bahwa verifikator harus bekerja sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak menambahkan persyaratan di luar aturan yang berlaku.
Sesi pengaduan dan tanya jawab kemudian memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kendala dalam mengakses layanan hukum. Sejumlah persoalan yang dibahas meliputi keabsahan akta pendirian perusahaan, khususnya badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV), serta kendala administrasi kenotariatan.
Persoalan lain yang turut disampaikan berkaitan dengan prosedur dan pelayanan administrasi kewarganegaraan. Berbagai pengaduan tersebut mendapat perhatian Menteri Hukum dengan mendorong unit kerja terkait memberikan penjelasan dan tindak lanjut sesuai ketentuan.
Keikutsertaan Jonson Siagian dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan Kanwil Kemenkum Jambi terhadap arahan dan kebijakan Menteri Hukum dalam memperkuat pelayanan publik di daerah. Hasil evaluasi dan berbagai masukan yang disampaikan dalam forum itu menjadi perhatian jajaran Kanwil Kemenkum Jambi, khususnya dalam peningkatan layanan AHU dan pembinaan kenotariatan.
Melalui program Pasti Ada Solusi Episode 26, Kementerian Hukum mendorong keterbukaan komunikasi dengan masyarakat serta menjadikan pengaduan sebagai bahan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Kanwil Kemenkum Jambi pun berkomitmen mendukung transformasi pelayanan hukum yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel agar semakin mudah diakses serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
















