MATTANEWS.CO, JAMBI – Kesempatan memperoleh penghapusan sanksi administrasi perpajakan hingga 100 persen hanya tersisa enam pekan.
Wajib pajak yang memiliki tunggakan atau keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) diimbau segera memanfaatkan fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) sebelum batas waktu 31 Desember 2026.
Ajakan tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi, Tarmizi, dalam kegiatan Taxpayers’ Gathering 2026 bertema “Sinergi Tanpa Sanksi di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah” di Ballroom Swiss-Belhotel Jambi, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan KPP Pratama Jambi Pelayangan ini dihadiri 155 wajib pajak, pimpinan asosiasi usaha, serta jajaran kepala KPP di lingkungan Provinsi Jambi. Peserta berasal dari lima KPP Pratama, yakni Jambi Telanaipura, Jambi Pelayangan, Muara Bungo, Bangko, dan Kuala Tungkal.
Tarmizi menjelaskan, fasilitas penghapusan sanksi tersebut diberikan melalui PMK Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Besaran penghapusan diberikan secara bertahap berdasarkan waktu pemenuhan kewajiban perpajakan.
Untuk keterlambatan penyampaian SPT berstatus kurang bayar, sanksi administrasi dapat dihapus 100 persen apabila SPT disampaikan pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.
Jika diselesaikan pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, penghapusan diberikan sebesar 50 persen. Sementara itu, pada 1 April hingga 30 Juni 2027, penghapusan diberikan sebesar 25 persen.
Skema serupa berlaku untuk tunggakan dalam surat ketetapan pajak, dengan perhitungan berdasarkan tanggal pelunasan pokok pajak. Adapun ketentuan untuk sanksi hasil pemeriksaan dan jenis sanksi lainnya mengikuti lampiran KEP-239/PJ/2026.
Namun, Tarmizi mengingatkan bahwa fasilitas PSA bukan merupakan pemutihan pajak. Pokok pajak tetap harus dilunasi. Dalam mekanisme pembayaran, setiap setoran diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok pajak sebelum dialokasikan ke sanksi administrasi.
Wajib pajak juga harus mengajukan permohonan melalui Coretax atau KPP tempat terdaftar, dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai dan memenuhi persyaratan, termasuk tidak sedang menempuh upaya hukum. Permohonan dapat diajukan paling lambat 1 Oktober 2028.
“Makin cepat diselesaikan, makin besar keringanannya. Penghapusan penuh hanya sampai 31 Desember 2026, jadi jangan menunggu tahun depan,” tegas Tarmizi.
Pajak Jambi Kembali untuk Masyarakat
Dalam pertemuan tersebut, Tarmizi juga menjawab berbagai pertanyaan dan keluhan masyarakat mengenai manfaat pajak. Ia mengakui masih ada wajib pajak, mulai dari petani sawit, pelaku UMKM, karyawan hingga pengusaha, yang merasa kontribusi pajak belum memberikan manfaat secara langsung.
Menurutnya, manfaat pajak memang tidak selalu dirasakan secara langsung oleh setiap pembayar pajak. Namun, penerimaan tersebut kembali kepada masyarakat melalui berbagai program dan belanja negara.
Tarmizi memaparkan data Kajian Fiskal Regional Provinsi Jambi 2025. Sepanjang tahun tersebut, belanja negara di Provinsi Jambi mencapai Rp22,05 triliun, sedangkan penerimaan pajak neto yang dihimpun dari wilayah itu sebesar Rp5,42 triliun.
Dengan perbandingan tersebut, nilai belanja negara yang dialokasikan untuk Jambi mencapai sekitar empat kali lipat dari penerimaan pajak neto yang dihimpun di wilayah tersebut.
Dari total belanja tersebut, sekitar 69 persen atau Rp15,1 triliun disalurkan melalui Transfer ke Daerah kepada 12 pemerintah daerah. Dana tersebut antara lain digunakan untuk mendukung pembayaran gaji guru dan tenaga kesehatan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta Dana Desa sebesar Rp1,13 triliun.
Sementara itu, belanja kementerian dan lembaga turut mendukung pembangunan madrasah dan kampus, jalan nasional, irigasi, hingga layanan keamanan.
Tarmizi juga menjelaskan bahwa pendapatan negara dari Jambi mencapai Rp6,81 triliun. Sementara itu, kebutuhan belanja negara di wilayah tersebut jauh lebih besar sehingga kekurangannya ditopang penerimaan dari daerah lain dan pembiayaan APBN.
Menurutnya, hal tersebut merupakan wujud gotong royong dalam sistem keuangan negara.
Di tingkat nasional, APBN 2026 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun, dengan Rp2.357,7 triliun berasal dari pajak. Sementara itu, belanja negara ditargetkan mencapai Rp3.842,7 triliun.
Ia juga menyinggung tekanan terhadap APBN akibat gejolak geopolitik yang memengaruhi pasokan minyak dunia. Setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel diperkirakan menambah defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun.
“Saat harga minyak dunia bergejolak, harga di SPBU dan tagihan listrik rumah tangga tetap dijaga lewat subsidi dan kompensasi energi Rp381 triliun. Selisih harganya ditanggung APBN, dan sumber terbesarnya adalah pajak yang Bapak dan Ibu bayarkan,” tutur Tarmizi.
IKPI Soroti Pentingnya Pembukuan Pelaku Usaha
Kegiatan ini juga diisi dialog interaktif yang dipandu Kepala KPP Pratama Jambi Telanaipura, Prima Kusuma Sumantri. Dialog menghadirkan Tarmizi, perwakilan konsultan pajak Nurlena, serta perwakilan wajib pajak Roni Attan.
Dalam dialog tersebut, sejumlah pelaku usaha menyampaikan tantangan yang mereka hadapi, mulai dari kenaikan biaya operasional, inflasi, hingga perubahan daya beli masyarakat. Mereka juga menyampaikan harapan agar pengawasan perpajakan dapat dilaksanakan secara adil dan proporsional.
Perwakilan konsultan pajak dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Nurlena, menyoroti pentingnya pembukuan dan penyusunan laporan keuangan secara tertib bagi pelaku usaha. Menurutnya, pemahaman terhadap administrasi keuangan dan ketentuan perpajakan menjadi hal penting agar wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik.
Sementara itu, Tarmizi menjelaskan bahwa pengawasan perpajakan dilakukan berdasarkan data dan analisis risiko. Pemanfaatan Coretax juga diharapkan memperkuat integrasi data sehingga pelaksanaan pengawasan dan pelayanan perpajakan semakin optimal.
Ia turut membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. Dugaan pelanggaran integritas pegawai DJP dapat dilaporkan melalui Whistleblowing System (WBS), sedangkan masukan terkait kebijakan dapat disampaikan melalui forum dialog bersama DJP.
Permohonan Tetap Bisa Diajukan pada 2027
Salah satu pertanyaan muncul dari peserta asal Kuala Tungkal. Peserta tersebut menanyakan perlakuan terhadap wajib pajak yang baru mengajukan permohonan PSA pada Januari 2027, sementara pokok pajaknya telah dilunasi pada 31 Desember 2026.
Narasumber menjelaskan bahwa besaran penghapusan sanksi mengacu pada tanggal pemenuhan kewajiban, bukan tanggal pengajuan permohonan, sepanjang permohonan disampaikan paling lambat 1 Oktober 2028.
Dengan demikian, wajib pajak yang melunasi pokok pajaknya pada 31 Desember 2026 tetap dapat memperoleh penghapusan sanksi 100 persen meskipun permohonannya diajukan pada Januari 2027, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Untuk membantu wajib pajak memanfaatkan fasilitas tersebut, panitia juga menyediakan Helpdesk atau Klinik PSA di area registrasi selama kegiatan berlangsung.
Tarmizi mengimbau wajib pajak segera memeriksa kewajiban perpajakan melalui Coretax atau Account Representative (AR), menyampaikan atau membetulkan SPT, melunasi pokok pajak, kemudian mengajukan permohonan penghapusan sanksi melalui Coretax atau KPP tempat terdaftar.
Sumber: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) – https://ikpi.or.id/articles/djp-jambi-ajak-wajib-pajak-manfaatkan-penghapusan-sanksi-pajak-100-persen
















