Reporter : Mokhsen
FAKFAK Mattanews.co – Dengan telah disepakati pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang, mendapatkan respon dari Sanusi Rahaningmas selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Papua Barat.
Senator Papua Barat itu melalui pesan WhatsApp nya mengatakan bahwa meski hingga saat ini negara dan bangsa masih dalam menghadapi wabah Covid-19 yang hampir terdampak di seluruh Nusantara, namun pemerintah dan DPR RI Komisi II bersama penyelenggara Pemilu tetap bersepakat untuk melaksanakan Pilkada pada tanggal 9 Desember, padahal banyak masyarakat menderita bahkan meninggal setiap saat.
“Hal demikian tidak menunjukan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat,” katanya, Senin (01/06/2020)
Lebih lanjut dikatakan dia, hal ini terbukti degan adanya negara dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan sekaligus bulan Desember merupakan bulan yang dinanti-natikan oleh saudara kita yang Kristiani meskipun perayaanya jatuh pada tanggal 25 Desember.
Namun diketahui bahwa pada awal bulan tersebut sudah merupakan kebiasaan dalam melaksanaan ibadah-ibadah dan perayaan natal keluarga serta lainnya di bulan tersebut.
“Sangat tidak toleransi kalau Pilkada serentak dilaksanakan pada bulan dlDesember,” ujarnya.
Senator Papua Barat itu mengungkapkan, mungkin bagi daerah-daerah lain di Jawa yang mayoritas beragama Islam tidak masalah, tapi bagi kami di daerah Papua dan Papua Barat dan daerah lain yang mayoritas Kristiani sangat mengganggu.
Oleh sebab itu, sebagai Senator dari Papua Barat menolak untuk pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.
“Kalau bisa Pilkada dimundurkan ke awal tahun 2021,” ucapnya.
Dikatakan, terlepas dari Corona yang membuat kepanikan masyarakat untuk berkumpul, perlu juga belajar dari pengalaman Pileg dan Pilpres tahun 2019, dimana negara dalam keadaan aman namun korban meningggal dari penyelenggara Pemilu kurang lebih 600-700 orang sehingga perlu menjadi perhatian serius.
“Apalagi dalam kondisi saat ini hampir tiap hari ada yang meninggal karna Covid-19 sehingga pemerintah dan DPR Komisi II serta pihak penyelenggara harus buka mata dan buka hati dalam hal ini,” pintanya.
Menurutnya, awkarang juga masyarakat Indonesia sangat butuh uluran tangan Pemerintah untuk bisa makan bagi yang betul-betul membutuhkan, dan jangan bangga dengan bantuan Sembako yang hanya diterima oleh segelintir orang, begitu juga bantuan PKH dan BLT yang terima hanya orang tertentu.
Dengan demikian, bagi Sanusi Rahaningmas selaku senator Papua Barat itu berpikir lebih baik Pilkada ditunda dan dana Pilkada bisa dipakai untuk membantu masyarakat yang tengah menghadapi Pandemi Covid-19 saat ini.
“Kalau dipaksakan untuk Pilkada tanggal 9 Desember ini akan memberi peluang untuk adanya kecurangan karena sudah tentu sebagian masyarakat yang takut akan kerumunan dan menimbulkan korban serta membuat masyarakat tidak akan hadir dalam memberikan hak suaranya di TPS,” terang dia.
Oleh sebab itu, mantan anggota DPRD tiga periode Propinsi Papua Barat itu meminta agar pemerintah, DPR Komisi II dan penyelenggara Pemilu agar memikirkan hal tersebut serta jangan tergesa-gesa karena menunda Pilkada satu dua bulan kedepan kerugian Negara tidak terlalu siknifikan ketimbang masyarakat akan jatuh korban yang lebih banyak lagi.
“Harus punya perasaan dan hati nurani untuk memikirkan hal ini,” katanya.
Bersyukur, sambung dia, kalau nanti waktu pelaksaan aman, tapi kalau tidak berarti sangat mengganggu pelaksanaan Ibadah dan Perayaan Natal oleh saudara kita yang Kristiani, terutama mereka yang ada di Papua Barat dan Papua.
Untuk itu Sanusi Rahaningmas berharap dalam menetapkan sesuatu harus melihat kondisi yang ada, jangan menutup mata dan hati untuk menetapkan hal-hal yang melahirkan protes oleh masyarakat termasuk telah ditetapkan beberapa RUU menjadi UU yang menimbulkan protes dari berbagai kalangan sehingga harus menjadi perhatian perintah dan pihak-pihak terkait lainnya.
Editor : Anang
