Reporter : Poppy Setiawan
JAKARTA, Mattanews.co– Sekelompok massa unjuk rasa mulai padati DPR sejak Kamis (16/7/2020). Sejumlah massa yang mengatasnamakan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI terlihat berkumpul di sekitaran pintu masuk seberang lapangan. Mereka menuntut agar DPR bersikap dan mencabut RUU HIP dari prolegnas
Selain menuntut agar RUU ini dicabut dari prolegnas, aksi mereka juga menuntut agar diusut inisiator dari RUU HIP.
RUU HIP menjadi polemik di tengah masyarakat. RUU usulan DPR itu dipermasalahkan karena dianggap memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.
Selain itu, RUU HIP tidak mencantumkan Tap MPRS XXV Tahun 1996 yang melarang ajaran komunisme dalam konsideran. Beberapa ormas islam telah menyatakan pendapatnya menolak RUU ini.
Berdasarkan pantauan mattanews.co, massa unjuk rasa juga terlihat di depan pintu gerbang utama DPR. Terlihat beberapa di antaranya massa FPI dan Persaudaraan Alumni 212.
Imbasnya lalu lintas di sekitaran Jalan Gatot Subroto yang melintas di depan Gedung DPR macet. Kemacetan tidak hanya karena padatnya massa aksi. Para pedagang yang memanfaatkan demonstrasi juga terlihat memadati di sekitaran lokasi unjuk rasa.
Untuk diketahui rencana pemerintah akan mengirim pernyataan sikap terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) secara resmi ke DPR hari ini. Setelah penyampaian sikap resmi sudah dilakukan, pemerintah menyerahkan kelanjutan RUU tersebut ke DPR.
“Pemerintah besok akan menyampaikannya secara resmi, secara fisik dalam bentuk Surat Menteri yang akan menyampaikan ke situ mewakili Presiden Indonesia,” ungkap Mahfud dalam konferensi pers yang dilaksanakan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu kemarin (15/7/2020).
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku RUU ini diusulkan oleh fraksi partainya di DPR.
Hasto menyebut pihaknya membuka dialog dengan siapapun. Menurutnya, RUU HIP saat ini masih berupa rancangan, sehingga bisa diubah.
“Maka dengan adanya rancangan undang-undang yang kami usulkan, PDI Perjuangan tentu saja membuka dialog.
“kata dia dalam webinar berjudul ‘Jas Merah’: Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah, Ciptakan Sejarah Positif Bagi Bangsa” dalam Rangka Peringatan Bulan Bung Karno 2020, Minggu lalu (28/6/2020).
Editor : Poppy Setiawan
