Reporter : Dewan Richardi
BATANGHARI, Mattanews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari gelar paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Batanghari 2021, Jumat (16/10/2020).
Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin, yang didampingi Wakil Ketua Ilhamuddin dan Sekwan DPRD Kabupaten Batanghari M. Ali AB, dilaksanakan diruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian
Turut hadir dalam sidang, Bupati Batanghari Syahirsah Sy, Forkompinda, seluruh kepala OPD Batanghari, para camat dan Kades.
Bupati Syahirsah dalam penyampaian laporannya, untuk pendapatan daerah pada RAPBD murni Kabupaten Batanghari Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 1.334.393.799.252,- Pendapatan daerah ini terdiri dari tiga poin yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
“PAD ditargetkan sebesar Rp 120.014.312.356 yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendatan daerah yang sah. Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp 1.176.740.086.896, yang meliput transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah,” kata Syahirsah.
“Pendapatan daerah yang sah pada RAPBD murni 2021 ditargetkan sebesar Rp 37.639.400.000, yang meliputi pendapatan hibah dan pendapatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sambungnya.
Sementara untuk belanja daerah pada Tahun Anggaran 2021, ditargetkan sebesar Rp 1.343.304.799.252. Target belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 1.08 persen bila dibandingkan APBD Murni 2020 setelah peraturan presiden No 72 Tahun 2020.
“Dan dari belanja Daerah tersebut akan dialokasikan untuk belanja operasi, belanja tak terduga dan belanja transper. Belanja operasi direncanakan sebesar Rp 1.131.559.613.382, belanja tak terduga direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000, dan belanja transfer direncanakan Rp 209.484.185.870,” pungkas Syahirsah.
Adapun Pembiayaan daerah, kebijakan penerima pembiayaan yang mana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2020 diperkirakan sebesar Rp 18.150.000.000. Dana ini bersumber dari selisih pagu kegiatan anggaran dengan nilai kontrak, adanya kegiatan OPD yang tidak terlaksana dan sisa dari penghematan belanja.
Editor : Anang
