MATTANEWS.CO, ACEH TAMIANG- Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kembali menerima menerima Penghargaan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021. Penghargaan yang diterima oleh Wakil Bupati, Tengku Insyafuddin, ST, Senin (21/3/22).
Anugerah tersebut langsung diserahkan oleh Komisioner Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya, di Gedung Serba Guna Setda Aceh ini turut disaksikan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Wakil Bupati Aceh Tamiang, Insyafuddin mengatakan, anugerah Ombudsman yang diterima ini memberikan dampak positif bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
“Penghargaan ini memberikan dampak positif bagi Pemkab Aceh Tamiang supaya dapat terus melayani masyarakat dengan sebaik mungkin, sambil terus berbenah melengkapi apa-apa yang masih menjadi kekurangan kami dalam penyelenggaraan pelayanan prima,”ucapnya.
Ia menyebutkan, penghargaan Ombudsman ini merupakan yang ketiga kalinya diterima oleh Pemkab Aceh Tamiang pada tahun 2022.
“ini adalah hasil komunikasi, kolaborasi dan sinergi antara seluruh perangkat pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan serta masyarakat,”ucap Insyafuddin.
Masih kata Insyafuddin, yang terpenting penghargaan ini, berkat Ridha Allah SWT, karena dengan niat yang baik, alhamdulillah semua ini dapat tercapai.
“Upaya-upaya melaksanakan pelayanan prima bagi masyarakat yang sesuai standar kepatuhan tidak terlepas dari peran serta Ombudsman yang terus mendorong pemerintah di berbagai tingkatan untuk memperbaiki kinerjanya,”ungkap Wakil Bupati.
Wakil Bupati Aceh Tamiang menegaskan, Kabupaten Aceh Tamiang mendapat nilai tertinggi dan ditetapkan sebagai zona hijau. Tentunya hal tersebut berarti pelayanan publik yang diberikan pemkab selama ini, dinilai sangat baik, atau memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi.
“Aceh Tamiang sebagai pintu gerbang Serambi Mekkah di ujung timur Aceh siap berkolaborasi dan bersinergi dengan Kabupaten/Kota lain di Aceh. Beberapa Kabupaten/Kota di Aceh telah berkunjung ke Bumi Muda Sedia untuk saling belajar dan bertukar pengalaman, baik dari sisi pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan TIK guna optimasi pelayanan publik dan manajemen sumberdaya aparatur,”pungkasnya.
