Ada Revisi Aturan PPKM Darurat, Apa Aja?

  • Whatsapp

MATTANEWS.CO, JAKARTAMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian merevisi aturan mengenai tempat ibadah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Bacaan Lainnya

Seperti dikutip Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian. Dalam revisi disebut tempat ibadah tidak ditutup, tetapi tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan keagamaan berjamaah.

“Tempat ibadah (masjid, mushala, gereja, pura, vihara, klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah,” demikian salah satu kutipan Inmendagri tersebut yang dikutip Mattanews.co, Selasa (13/7/2021).

Inmendagri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Inmendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro juga terdapat ketentuan serupa.

Kedua aturan tersebut ditandatangani oleh Tito Karnavian pada Jumat (9/7/2021). Inmendagri 19/2021 mulai berlaku sejak Sabtu (10/7/2021). Sedangkan Inmendagri 20/2021 berlaku mulai Senin 12/7, tetapi sama-sama berlaku sampai Selasa (20/7/2021).

Berikut fakta-fakta terkait revisi peraturan PPKM Darurat tersebut:

I. Huruf g, tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah

II. Huruf k, pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait