Ahli: Pihak Hotel Swarna Dwipa Tidak Memahami Rancang Bangun sehingga Terjadi Penyimpangan

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Sidang kasus dugaan korupsi rancang bangun hotel Swarna Dwipa yang menjerat dua terdakwa Augie Yahya Bunyamin dan Ahmad Tohir yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,6 miliar tahun anggaran 2017, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, dengan agenda menghadirkan Ahli Ir Suhaery dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel, Selasa (20/12/2022).

Dalam perkara dugaan korupsi tersebut, menjerat dua terdakwa Augie Yahya Bunyamin selaku Direktur Utama PD Perhotelan Swarna Dwipa dan Ahmad Tohir selaku Direktur PT Palcon Indonesia.

Sidang diketuai oleh Majelis Hakim Sahlan Efendi SH MH dihadiri oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) gabungan dari Kejati Sumsel dan Kejari Palembang serta dihadiri langsung oleh kedua terdakwa Augie Yahya Bunyamin dan Ahmad Tohir secara langsung.

Dalam keterangannya Ahli dari BPKP Sumsel yaitu Ir Suhaery menyebut dan menerangkan bahwa pihak hotel Swarna Dwipa tidak memahami soal rancang bangun sehingga terjadi penyimpangan.

“Kita melakukan audit mulai dari mulai perencanaan penganggaran, proses pembayaran. Hingga proses akhir dari pemeriksaan disimpulkan terjadi adanya kerugian negara, pihak hotel Swarna Dwipa tidak memahami soal rancang bangun sehingga terjadi penyimpangan,” ungkap ahli saat menerangkan.

Ahli menjelaskan siapa yang punya kewenangan untuk melakukan pembayaran terhadap penyedia barang dan jasa, saksi ahli menjawab Pengguna Anggaran yang punya wewenang.

“Dalam akhir proses audit ditemukan adanya pelanggaran dalam pembangunan hotel Swarna Dwipa. Kesimpulannya, kami hanya menghitung kerugian keuangan negara saja, soal siapa yang bertanggung jawab itu kewenangan penyidik yang mulia,” jelas ahli.

Dalam sidang sebelumnya Kepala BPKAD Sumsel Ahmad Mukhlis mengakui ada penyertaan modal sebesar Rp 20 milyar untuk Hotel Swarna Dwipa karena merupakan BUMD milik daerahdaerah, kemudian hakim mempertegas ke saksi Muhklis terkait apakah boleh Hotel Swarna Dwipa selaku BUMD menggunakan dana operasional perusahaan untuk pembangunan proyek tersebut.

Bacaan Lainnya

“Apakah boleh Swarna Dwipa menggunakan dana operasional sendiri,” tanya hakim.

“Tidak boleh yang mulia,” jawab Muhklis.

Usai persidangan kembali kedua terdakwa menaiki mobil innova warna hitam dengan plat nomor BG 1203 AU saat meninggalkan Pengadilan untuk menuju Rutan Pakjo Palembang dan tidak menggunakan mobil tahanan seperti para terdakwa pada umumnya.

Dalam dakwaan, dugaan kasus korupsi tersebut bermula sekitar tahun 2016 -2017 dimana Augie Bunyamin selaku Direktur Utama PD Perhotelan Swarna Dwipa melakukan rehap Hotel Swarna Dwipa mengunakan dana operasional hotel dengan pagu anggaran sebesar Rp 37 milyar, dalam pekerjaannya, kontraktor Ahmad Tohir selaku Direktur PT Palcon Indonesia ditunjuk langsung oleh Augie Bunyamin tampa melalaui proses lelang dan peraturan BUMD yang berlaku. Bahkan dari penghitungan dari ahli volume bangunan hanya mencapai 42 %, hinggga mengakibatkan kerugian keuangan negera sebesar Rp 3,6 miliar.

Dalam perkara ini Perbuatan kedua terdakwa disangkakan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang UU No. 31 tahun 1999, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait