Reporter : Nopri
PANGKALPINANG, Mattanews.co – Setelah mencuat di pemberitaan terkait salah seorang oknum pegawai honorer di Pemkab Bangka yang kelakuannya seperti Bupati, kini cukup banyak komentar yang muncul. Di media sosial, beberapa warganet bahkan terkesan mengenal sosok Drk, honorer Pemkab Bangka yang dimaksud dalam berita tersebut.
Selain semburan pedas, warganet mengaku penasaran dengan honorer yang dimaksud. Sementara pada postingan di laman lainnya seorang warganet media sosial facebook bernama Al-Fahd berkomentar, “Hebat Dong… (tanda cupu) siapa yan orangnya bikin penasaran kami yang ASN berpangkat rendah ini.”
Romi, nama akun warganet lainnya menulis singkat, “luar biase lah sombong e, mentang-mentang dekat kek bupati, Sok hebat ge pon.”
Kisah oknum honorer ini sendiri berawal dari curhat banyak ASN di Pemkab Bangka, terkait sepak terjang si oknum. Mereka mencoba bicara namun khawatir alah terkena dampak. Isu ini sendiri sudah sempat dikonfirmasi wartawan kepada Bupati Bangka, dan Bupati mengaku belum mendapatkan laporan terkait hal ini.
Selain mantan Ketua Ombudsman Babel, Jumli Jamaludin, salah seorang warga Bangka Barat, yang juga seorang aktivis, TJ Adi Wibowo, atau biasa di sapa Bung Dedek.
Menurut bung Dedek, jika berita tersebut benar, artinya PHL itu sendri sudah keluar dari tupoksinya, karena
PHL tugas utamanya selaku PHL, sebenarnya lebih pada membantu pekerjaan para ASN dimana dia ditempatkan.
Namun, hal itu juga bisa terjadi karena berawal dari faktor kedekatan si PHL, dengan sang kepala daerahnya,
Sehingga dia merasa bisa menjadi perpanjangan tangan dari sang kepala daerah itu sendiri.
“Seharusnya kepala daerah yang bijak, sedekat apa pun hubungannya dengan para staf pemkab, baik itu ASN maupun PHL, harus segera mmberikan teguran langsung ke yang bersangkutan terkait masalah ini. Kalau memang kejadian ini benar-benar terjadi. Maka harus memberikan sanksi administratif terhadap yg bersangkutan,” ujar Bung Dedek.
Bung Dedek menambahkan, terkadang tidak menutup kemungkinan bahwa oknum yang dimaksud itu sebenarnya hanya memanfaatkan scara sepihak kedekatannya dengan sang kepala daerah. Dengan kata lain cuma jual nama saja.
“Maka Ada baiknya pihak BKD segera menindaklanjuti kebenaran berita itu. Sehingga tercipta kenyamanan di tempat kerja para staf pemkab itu sendiri,” tutup Bung Dedek.
Editor : Chitet
