Kemudian, ketiga PLH Bupati OKU saat ini adalah produk kesewenangan wenangan gubernur Sumsel dan terakhir, Bowo meminta DPRD OKU untuk mendesak Gubernur Sumsel segera menunjuk PJ Bupati OKU.
“Ada 4 pandangan kami terkait kondisi oku. Maka, dari itu kami meminta DPRD OKU untuk mendesak Gubernur Sumsel segera menunjuk PJ Bupati OKU,” katanya.
Begitu juga diucapkan peserta aksi, Robert, dimana Gubernur Sumsel telah ingkar janji. Seharusnya, pentapatan PJ Bupati OKU dilakukan pada bulan September 2021 lalu.
“Kita sudah tidak percaya lagi dengan Gubernur Sumsel, jika tidak mampu mengeluarkan kebijakan terkait penetapan PJ OKU,” tandas Robert.
