APD Kabupaten Blitar Pertanyakan Hasil Musrembang yang Mendadak Hilang

  • Whatsapp
Asosiasi Perangkat Desa (APD) Kabupaten Blitar Jawa Timur (Jatim) beraudiensi dengan Bupati-Wakil Bupati (Wabup) Blitar, di Gedung Pemkab Blitar Jatim (Robby / Mattanews.co)
Asosiasi Perangkat Desa (APD) Kabupaten Blitar Jawa Timur (Jatim) beraudiensi dengan Bupati-Wakil Bupati (Wabup) Blitar, di Gedung Pemkab Blitar Jatim (Robby / Mattanews.co)

MATTANEWS.CO-BLITARAsosiasi Perangkat Desa (APD) Kabupaten Blitar Jawa Timur (Jatim) beraudiensi dengan Bupati-Wakil Bupati (Wabup) Blitar, di Gedung Pemkab Blitar, Kamis (25/3/2021).

Audensi yang diikuti sedikitnya 40 orang kepala desa di Kabupaten Blitar, setelah APD mengadakan audensi dengan DPRD Kabupaten Blitar, Senin (15/3/2021).

Bacaan Lainnya

Anggota APD Kabupaten Blitar Tugas Nanggolo Yudo mengatakan, persoalan yang mereka alami tetap sama, yakni hilangnya hasil Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun. Hasil musrembang tersebut, sudah diperjuangkan mulai tingkat kecamatan kerap kali hilang.

APD menilai, jika Musrenbang Kabupaten Blitar ini hanya formalitas untuk menggugurkan kewajiban pemerintah daerah, namun hasil yang sudah disepakati kerap melayang.

Ia menilai, hasil musrembang yang rutin dilakukan setiap tahun kalah dengan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan dan pembangunan yang diusulkan oleh pemerintah (teknokratik).

“Kalau pada 2020 kami memaklumi. Tapi sejak 2014, hasil Musrenbang Kabupaten Blitar selalu hilang,” ungkapnya, Kamis (25/03).

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro ini menyebutkan, pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Blitar diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004, yaitu tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

“Kalau pelaksanaan musrenbang memiliki payung hukum, maka kami juga meminta hasil Musrenbang juga memiliki kekuatan hukum untuk tetap dilaksanakan hasil,” ujarnya.

Menanggapi ini, Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar Mujianto menegaskan, di pada 2020 ini banyak anggaran yang dialihkan (recofusing) untuk penanganan covid-19. Akibatnya, banyak program pembangunan yang diusulkan dari bawah tidak dapat dilaksanakan.

“Meski sudah dihasilkan dalam musrenbang, namun karena ada recofusing sesuai dengan Peratutan Menteri Keuangan (PMK)17/PMK.07/2021. Ketika anggarannya tidak ada maka terhapus itu hasil Musrenbang tentunya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, PMK17 berisi tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penangangan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan dampaknya.

APD tidak mempersoalkan jika hasil Musrenbang Kabupaten Blitar pada 2020 dan 2021, tidak terwujud.

Namun APD meminta pada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan hasil Musrenbang Kabupaten Blitar 2021 pada 2022 mendatang.

“Kalau sampai tidak terwujud, kami akan menyurati Presiden RI, Gubernur, dan Bupati sebagai tembusan. Dan jika pada 2022 tidak terwujud, maka kami meminta Bupati-Wabup Blitar mengubah visi dan misinya,” katanya.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait