MATTANEWS.CO, OKI – Dialog Terbuka dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Forum program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Bende Seguguk I, Selasa (11/11), menjadi ajang konsolidasi kepentingan publik dan korporasi. Tema yang diangkat, “Sinergi Pemerintahan Daerah dan Pelaku Usaha dalam Pembangunan Daerah yang Berpihak pada Masyarakat dan Lingkungan,” menegaskan arah baru pengelolaan CSR terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.
Upaya untuk menyelaraskan dengan prioritas pembangunan daerah menuai apresiasi, sekaligus kritikan yang muncul di permukaan. Meski di atas kertas tampak ideal sebagai bentuk kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, kebijakan ini dinilai berpotensi menimbulkan bias kepentingan dan melemahkan kemandirian korporasi jika tidak diatur dengan mekanisme yang transparan dan partisipatif.
Lembaga Investigasi Negara Hamadi mengutarakan dari perspektif tata kelola publik, penyatuan arah CSR dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memang menjanjikan efisiensi dan keselarasan program. Namun, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa konsep “sinergi” kerap berujung pada sentralisasi keputusan di tangan birokrasi.
“Pemerintah daerah kerapkali memperlakukan CSR sebagai tambahan anggaran pembangunan, bukan sebagai ekspresi tanggung jawab sosial dunia usaha,” ujarnya Selasa (11/10).
Menurut dia, kebijakan ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, arah yang jelas dapat membantu perusahaan menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal. Namun di sisi lain, potensi intervensi politik tak bisa diabaikan.
“Forum CSR dikhawatirkan berubah menjadi instrumen legitimasi kekuasaan daerah, bukan inisiatif sosial yang independen,” katanya.
Hamadi mengatakan lemahnya pelibatan warga dalam perencanaan program sebagai salah satu penyebabnya. Banyak proyek CSR yang disusun secara top-down dikemas rapi dalam laporan tahunan, tapi minim konsultasi publik. Tanpa ruang aspirasi yang terbuka, CSR hanya akan menambah daftar proyek simbolik yang tak menyentuh persoalan riil seperti akses air bersih, jalan rusak, atau pemberdayaan ekonomi kecil.
Transparansi juga menjadi titik lemah utama. Hingga kini, tak banyak publik mengetahui peta kontribusi dunia usaha di OKI, siapa melakukan apa, di mana, dan berapa nilainya. Forum CSR diharapkan dapat menjawab hal itu,
Keberhasilan CSR bergantung pada keberanian membuka data dan kesediaan diaudit secara publik. Tanpa itu, sinergi yang diharapkan justru rawan menjadi kolusi terselubung antara pejabat dan korporasi
“Tanpa transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas yang terbuka, sinergi bisa berubah menjadi seremonial semata. Tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya tentang menyalurkan bantuan, tetapi juga bagaimana menghadirkan keadilan sosial yang berkelanjutan,” tandasnya.
