Reporter : Reza Fajri
Palembang, Mattanews.co – Puluhan presidium Aktivis Sumsel Bersatu (ASB) mengelar aksi damai di gedung DORD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Aksi damai yang digelar pada hari Senin (9/12/2019) ini, bertujuan mendesak DPRD Sumsel untuk memangkas anggaran-anggaran yang tidak pro rakyat. Terlebih aksi ini bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia.
Ketua Presidium ASB dan juga Kordinator Lapangan (Korlap) Rudy mengatakan, mereka hanya menjalankan amanah rembuk aktivis Sumsel yang dilaksanakan pada bulan September 2019 kemarin.
Dimana salah satu poin adalah anggaran pendidikan 20 persen dan anggaran kesehatan 10 persen
“Sesuai dengan amanah UU pendidikan dan UU kesehatan, dan ASB menilai LAPBD yang dibuat oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan sangatlah melukai hati rakyat dan juga tidak menjalankan dari amanah UU pendidikan dan UU kesehatan,” ujarnya.
Menurutnya, anggaran tahun lalu justru lebih besar dari anggaran tahun ini. ASB menilai ada logika sesaat dalam berfikir dan menyusun anggaran Provinsi Sumsel, ada keanehan dan wajib dijalankan yang sesuai dengan undang-undang justru menurun daripada tahun lalu.
“Ada anggaran sangat aneh, yakni anggaran hibah Rp 1,7 triliun yang kita telusuri itu untuk bantuan operasional camat senilai Rp 2 juta untuk camat dan dibagikan kecamat se- Sumsel.
Yang dipertanyakan 2 juta untuk camat untuk operasional apa,” katanya.
Charma Afrianto, orator aksi damai menekankan bahwa DPRD Sumsel harus coret anggaran yang tidak pro rakyat yang melukai hati rakyat.
ASB juga mengharapkan anggaran APBD Sumsel 2020 harus menjalankan amanah UU pendidikan 20 persen dan amanah UU kesehatan 10 persen.
Lalu, ASB mendukung DPRD Sumsel atas sikap keberanian ketua DPRD serta anggota DPRD yang menyuarakan penolakan.
“Kami minta kepada DPRD Sumsel untuk mengevaluasi anggaran yang tidak berpihak kepada masyarakat Sumsel,” katanya.
Dia juga melihat, anggaran pendidikan gratis dan berobat gratis untuk dianggarkan pada tahun 2020 mendatang karena anggaran tersebut masih sangat dibutuhkan masyarakat Sumsel.
“Pada tahun ini anggaran tersebut tidak dialokasikan, oleh karena itu kami minta melalui DPRD agar anggaran tersebut dialokasikan oleh pemerintah sesuai dengan amanat UU, naikan anggaran pendidikan dan kesehatan,” ucapnya.
Sementara, Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati mengucapkan terima kasih kepada ASB atas orasinya dan akan kita terima segala bentuk penyampaian aspirasi yang disampaikan untuk mengontrol kinerja kami DPRD Sumsel.
Sekarang sedang melakukan pembahasan tentang anggaran yang belum kita tanda tangani dan belum kita sepakati kepada urusan – urusan wajib di tekankan pada undang-undang.
Baik pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen untuk tetap semua program-program itu diutamakan untuk pro rakyat.
“Kami sepakat dan saya selaku ketua DPRD Sumsel membuka pintu lebar-lebar untuk berdiskusi berkonsultasi, mengontrol kami secara langsung,” ujarnya.
“Mengapa sekarang KUA-PPAS belum kami setujui, bukan karena kami ingin menaikkan tunjangan kita, tetapi memang anggaran-anggaran masih kita luruskan dalam koridor serta Pihaknya tetap berjuang untuk APBD Ini bisa kita sahkan,” katanya.
Editor : Nefri
