Dalam hal ini, Bupati Purwakarta harus segera membuat Peraturan Bupati (Perbup) terkait Organisasi Sosial Karang Taruna
Yang mana, mengatur tata kelola organisasi karang taruna dan sumber anggaran.
“Menurut saya ini sangat penting karena kalau tidak ada payung hukumnya para petinggi di desa atau kelurahan, akan mengabaikan apa yang disampaikan bupati,” katanya.
Bantuan anggaran untuk karang taruna desa, lanjutnya, akan sangat bermanfaat sekali.
Agar terciptanya masa depan yang baik dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di desa.
” Ya besar kemungkinannya jika ada anggaran karang taruna bisa membuat program pelatihan dan keterampilan, sehingga bisa menjadi tenaga kerja yang siap pakai serta terampil menciptakan wira usaha di desa,” ungkapnya.
Lanjutnya, sasaran sendiri dalam pengembangan difokuskan pada pelajar lulusan SMA dan SMK yang mengalami kesulitan dimasa pandemi.
” Jika realisasi anggaran bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) antara 5 sampai dengan 10 persen per tahun,” saya rasa pemerintah tidak akan rugi, jelas Asep Vickor.
