MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti kegiatan Policy Talks 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan melalui Penyusunan Policy Brief yang Berkualitas di Maluku Utara” sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas perumusan kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy).
Dari Kanwil Kementerian Hukum Jambi, kegiatan ini diikuti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, serta Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum Jambi.
Kegiatan dibuka oleh Mia Kusuma Fitriana yang mewakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Policy Talks menjadi momentum strategis untuk memperkuat kualitas perumusan kebijakan melalui pendekatan berbasis data, fakta, dan analisis yang komprehensif.
Menurutnya, setiap kebijakan harus dirancang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak nyata dalam implementasinya.
Materi pertama disampaikan oleh Nardiansyah Noor mengenai analisis kebijakan publik. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan kajian multidisiplin yang mengintegrasikan berbagai metode penelitian untuk merumuskan solusi atas berbagai persoalan publik.
Ia menekankan bahwa analisis kebijakan menjadi instrumen penting agar setiap alternatif kebijakan dibangun berdasarkan pemahaman yang utuh terhadap persoalan, kebutuhan masyarakat, serta dampak yang mungkin timbul.
Selanjutnya, materi kedua disampaikan oleh Dewi Oktaviani terkait penyusunan policy brief yang berkualitas.
Dalam pemaparannya, Dewi menegaskan bahwa Analis Kebijakan memiliki peran strategis dalam seluruh tahapan siklus kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga penguatan transparansi dan partisipasi publik.
Menurutnya, keterlibatan Analis Kebijakan yang kuat menjadi salah satu faktor utama dalam menghasilkan kebijakan yang efektif, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Melalui penyusunan policy brief yang ringkas, berbasis data, dan berorientasi pada rekomendasi, pengambil kebijakan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dalam menentukan langkah strategis,” ujarnya.
Kegiatan kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif yang membahas berbagai tantangan dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti, termasuk pentingnya penguatan kapasitas aparatur pemerintah dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang adaptif dan terukur.
Keikutsertaan Kanwil Kementerian Hukum Jambi dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, responsif, dan berbasis bukti guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah.
