“Melakukan upaya pendekatan sosial kultural terhadap munculnya resistensi masyarakat yang menolak aturan Vehilce Declaration (VhD),” ucapnya.
Berikutnya meningkatkan pengawasan atas barang kiriman yang melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan ekspedisi terhadap Barang Kena Cukai (BKC) ilegal online
“Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi bersama Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah pengawasan Bea Cukai Nanga Badau yaitu di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu,” pungkas Rudy. (*)
Hamburkan ADD untuk Mabok dan Sawer LC Mantan Kades Harimau Tandang OI Dituntut 5 Tahun Kurungan
Dua Lapas di Sumsel Terima Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM
BSI Putussibau Ajak Nasabah di Kapuas Hulu Aktivasi Aplikasi BYOND by BSI Banyak Keunggulannya
Wayang Kulit Lakon Wahyu Pamong Sejati, Ketua DPRD Sebut Bersama Membangun Tulungagung Maju
Musim Hujan DLH Tulungagung Lakukan Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Tepi Jalan
Refleksi Akhir Tahun 2024, Kemenkumham Sumsel Siap Hadapi Transformasi
Peringati Hari Juang Kartika, Korem 182/JO Gandeng Kodim 1803/ Fakfak Gelar Bhakti Kesehatan
Rangkaian Seleksi CPNS Kemenkumham Sumsel Tahun 2024 Resmi Berakhir Hari Ini
