“Melakukan upaya pendekatan sosial kultural terhadap munculnya resistensi masyarakat yang menolak aturan Vehilce Declaration (VhD),” ucapnya.
Berikutnya meningkatkan pengawasan atas barang kiriman yang melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan ekspedisi terhadap Barang Kena Cukai (BKC) ilegal online
“Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi bersama Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah pengawasan Bea Cukai Nanga Badau yaitu di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu,” pungkas Rudy. (*)
Semua Pihak Sepekan Menanam Mangrove, Pj Bahtiar: Terima Kasih dan Ini Perlu Berkelanjutan
Bupati Musi Rawas Serahkan Bantuan Ambulans di Desa Jajaran Baru I
TP-PKK Provinsi Sumsel Kunjungan Kerja di Desa Kemu Pulau Beringin
Sandeq Heritage Festival 2024, Bakal Hadirkan Lebih 200 Orang Penari di Sandeq Klasik
West Sulawesi Investment Forum 2024, Kepala OJK Sulselbar: Daerah Tumbuh Bersama IKN
Netralitas TNI Jadi Materi Utama Penyuluhan Kakumrem 182/JO Fakfak
Terlibat Pencucian Uang, Imigrasi Deportasi WNA Asal Filipina
Antisipasi Bencana Kapuas Hulu, Danrem 121/Abw Gelar Latihan Gladi Lapangan
