BLT DBHCHT Prioritaskan Buruh Pabrik Asal Kota Blitar

  • Whatsapp

MATTANEWS.CO, BLITAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar Jawa Timur (Jatim), mendapatkan dana sekitar Rp19,2 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di tahun ini.

Dana tersebut meningkat sekitar Rp1,8 miliar, dibandingkan tahun lalu yakni Rp 17,4 miliar.

Bacaan Lainnya

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Kota Blitar Subandi, yang juga penanggungjawab dana DBHCHT Blitar mengatakan, Kota Blitar kembali menerima DBHCHT, karena sebagai salah satu daerah yang tertib administrasi.

Selain itu, penggunaan DBHCHT sesuai dengan undang-undang.

Dalam penerimaan DBHCHT ini, Tim Teknis DBHCHT Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyosialisasikan PMK nomor : 206/PMK.072020.

Yaitu tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

“Ini untuk memberikan pemahaman pada organisasi perangkat daerah dalam penggunaan DBHCHT,” ungkap Subandi, saat Sosialisasi PMK nomer : 206/PMK.072020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Blitar, Jumat (26/3/2021).

Subandi menuturkan, ada perbedaan penggunaan DBHCHT dibandingkan tahun lalu.

Bila tahun lalu untuk kesehatan 50 persen, lanjutnya, pada tahun ini 25 persen.

Untuk penegakan hukum sendiri sebesar 25 persen dan 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat (Kesmas).

“Pada tahun ini, ada untuk bantuan langsung tunai,” ungkapnya.

Wali Kota (Wako) Blitar Santoso mengungkapkan, untuk BLT akan diprioritaskan untuk warga Kota Blitar, yang bekerja sebagai buruh linting rokok.

Ada sekitar 577 orang warga Blitar, yang bekerja sebagai buruh linting rokok.

“Untuk kepastiannya jumlahnya akan kami periksa kembali,” ungkap Santoso.

Dia menjelaskan, Kota Blitar mendapatkan kembali DBHCHT, berkat warga yang bekerja sebagai buruh linting rokok.

Sebab di Kota Blitar, tidak ada petani tembakau. Apalagi saat ini Indonesia, termasuk Kota Blitar tengah mengalami pandemi Covid-19.

“DBHCHT dapat meringankan beban masyarakat Kota Blitar yang terdampak Covid-19,” ujarnya.

Ia berpesan, agar penyaluran BLT untuk tetap berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Blitar.

Ini untuk menghindari adanya warga yang mendapatkan dua BLT. Baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari pemanfaatan DBHCHT.

“Jangan sampai yang sudah di-cover dinsos diberikan lagi, sehingga tidak dobel. Untuk sasaran baru yang belum diberikan oleh dinsos,” katanya.

Dalam pengelolaan DBHCHT, ia meminta untuk sesuai dengan PMK 206.

Harapannya agar OPD mentaati ketentuan aturan yang berlaku, dan alokasi penggunaan DBHCHT juga sesuai dengan PMK 206. (ADV)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait