MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG- Bupati H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., membeberkan kinerja pencegahan dan percepatan penurunan stunting Kabupaten Tulungagung tahun 2025.
Menurut Gatut Sunu lebih kerap disapa, bahwasanya Kabupaten Tulungagung ini terdiri dari 271 desa/kelurahan yang tersebar di 19 kecamatan. Wilayahnya memiliki penduduk sebanyak 1.139.224 jiwa,dimana 5,15 persennya atau 58.670 jiwa adalah balita.
“Dalam peningkatan kualitas SDM, Kabupaten Tulungagung memiliki tren kinerja yang positif. Dalam hal ini, IPM Tahun 2024 mencapai 75,13 sehingga termasuk daerah dengan IPM kategori tinggi,” ucapnya.
“Sedangkan dalam penanggulangan kemiskinan, kami juga berhasil menurunkannya, hingga tersisa 6,28% pada tahun 2024. Dengan angka kemiskinan yang rendah, Tulungagung menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur. Kami laporkan juga, bahwa sejak 2022,Tulungagung telah bebas dari kemiskinan ekstrem,” imbuhnya.
Pernyataan itu dikatakan Gatut Sunu dalam sambutannya dalam video conference dihadapan Ketua Tim Panelis Penilaian Kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Provinsi Jawa Timur tahun 2025 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (10/6/2025) Sore.
Masih dalam sambutannya, Orang nomor satu Pemkab Tulungagung menambahkan dalam penurunan stunting, ia telah melaksanakan program-program lintas sektor yang melibatkan unsur pentahelix pembangunan. Selain itu juga telah mengintegrasikannya ke dalam 8 aksi konvergensi penurunan stunting.
Dengan berbagai program tersebut, sambung Gatut Sunu pada tahun 2024, bisa mengakhiri trend peningkatan stunting. Dalam hal ini, prevalensi stunting bisa diturunkan menjadi 13,7% berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia. Adapun berdasarkan hasil bulan timbang, prevalensi stunting pada tahun 2024 hanya 5,17%.
“Hasil evaluasi situasi stunting dalam 5 tahun terakhir ini tentunya menjadi perhatian kami terutama pada kecamatan dengan prevalensi stunting dengan tren meningkat melalui penetapan desa/kelurahan lokus yang menjadi upaya intervensi dengan pendekatan berbasis spasial kewilayahan. Hingga tahun 2025, telah ditetapkan 63 desa/kelurahan lokus,” tambahnya.
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa komitmen pimpinan menjadi salah satu pilar dalam strategi penurunan stunting. Komitmen tersebut kami wujudkan dalam berbagai kebijakan, satu diantaranya adalah kebijakan alokasi anggaran. Pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran untuk penurunan stunting, baik bersumber dari APBD,maupun APBN,” sambungnya.
“Pada tahun 2024 ini proporsi anggaran stunting mencapai 13,30 % dari APBD, yang terdiri dari 156 sub kegiatan di 19 Perangkat Daerah. Dan anggaran stunting pada APBDes mencapai 15 % dari total Dana Desa. Selain itu, penajaman intervensi juga dilakukan pada desa/kelurahan lokus, tentunya dengan dukungan dari APBN selain dari APBD Kabupaten Tulungagung,” katanya menambahkan.
Lebih lanjut Gatut Sunu menjelaskan selain komitmen dalam pengalokasian anggaran, kami juga memformalkan komitmen penurunan stunting ini secara berjenjang melalui rembug stunting, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa/kelurahan. Termasuk penandatanganan kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi, dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Dari sisi dukungan regulasi, jelas Gatut Sunu, komitmen percepatan penurunan stunting juga diwujudkan dalam bentuk Perda maupun Perbup, khususnya yang mengatur target prevalensi stunting, peran kecamatan hingga desa, dan juga penganggarannya. Adapun dalam perencanaan pembangunan, komitmen tersebut kami wujudkan melalui integrasi indikator prevalensi stunting, baik dalam RPJPD, maupun RPJMD.
Dalam mempercepat penurunan stunting, peran Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu, dan Tim Pendamping Keluarga di tingkat desa/kelurahan sangat vital, karena sebagai kader, mereka bersentuhan langsung dengan keluarga berisiko stunting, maupun keluarga dengan balita stunting.
“Untuk itu, kami terus melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas, baik melalui pembinaan, maupun pemberdayaan. Ini merupakan wujud kehadiran Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mendukung percepatan penurunan stunting, di level terbawah, yaitu tingkat desa/kelurahan,” terangnya.
“Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulungagung senantiasa mendorong peningkatan kualitas data di antaranya data Pasangan Usia Subur, remaja putri, dan ibu hamil melalui rapat koordinasi pemadanan data guna meningkatkan kualitas data sasaran,” imbuhnya.
“Kami juga telah membangun Sistem Informasi Penanganan Stunting Terintegrasi (SANTUN) sebagai portal satu data stunting sebagai dasar intervensi lintas sektor yang memuat profil balita stunting dan balita berisiko stunting. Hasil pengukuran stunting juga telah kami publikasi pada portal satu data Indonesia dan geoportal Tulungagung yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun,” katanya menambahkan.
Menurut Gatut Sunu, untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan intervensi penurunan stunting, ia telah melakukan review kinerja tahunan. Hasil review menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah memenuhi target.
Demikian pula apabila ditinjau dari serapan anggarannya, sebagian besar telah terserap diatas 90%. Dari sisi anggaran tahun perencanaan, yaitu tahun 2025, telah dianggarkan dalam APBD sebesar 152 milyar dari yang direncanakan sebesar 171 milyar.
Dari hasil review tersebut, jelas Gatut Sunu, ia telah menyepakati tindak lanjut dari anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini merupakan upaya kami untuk terus melakukan perbaikan intervensi, khususnya di tahun 2025 ini. Dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting ini, kami telah mengidentifikasi beberapa praktik baik yang kami nilai memiliki kontribusi besar dalam pencapaian kinerja.
Praktik baik tersebut, antara lain adalah pelibatan mitra pembangunan pentahelix.
“Komitmen bersama telah ditandatangani unsur pentahelix pada tahun 2022, sebagai titik penguat kolaborasi pemerintah dengan mitra pembangunan, yaitu: dunia usaha, akademisi, media, dan organisasi kemasyarakatan, termasuk Tim Penggerak PKK dari tingkat Kabupaten hingga Desa.
Keterlibatan mitra pembangunan pentahelix tersebut adalah bentuk kolaborasi dan sinergi dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dimana serangkaian program kerja bersama tersebut dilaksanakan dengan satu tujuan, yaitu:menurunnya prevalensi stunting di Tulungagung,” ujarnya.
“Berbagai program yang dirumuskan, tidak akan berjalan baik jika tanpa pengendalian. Oleh karena itu, kami juga melaksanakan monitoring dan evaluasi. Hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa setiap intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran, sekaligus mengevaluasi perkembangan hasil pengukuran stunting di setiap desa dan kecamatan berbasis sistem informasi,” sambungnya.
“Kami membangun sistem monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan lintas sektor dari tingkatan kabupaten hingga ke desa,di antaranya melalui: Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting di Desa/Kelurahan di 19 Kecamatan, Monev Pelaksanaan Intervensi, Monev Kelembagaan TPPS, dan Monev Berbasis Sistem Informasi,” katanya menambahkan.
Lebih dalam Gatut Sunu memaparkan sebagaimana diketahui, bahwa pencegahan dan percepatan penurunan stunting hanya akan efektif jika didukung dengan berbagai inovasi, baik inovasi dalam intervensi spesifik, yaitu dari aspek kesehatan, maupun inovasi dalam intervensi sensitif yang merupakan aspek non kesehatan.
Beberapa contoh inovasi yang kami lakukan adalah SIKARISMA (Sistem Kirim Obat Sampai Rumah Tanpa Antri), KEMAS IKAN (Kreasi Dan Edukasi Masak Ikan), serta SANTUN (Sistem Informasi Penanganan Stunting Terintegrasi).
“Kita bersyukur, berbagai strategi,inovasi, dan kolaborasi yang dilakukan selama ini, telah membuahkan hasil capaian yang meningkat dari tahun sebelumnya, antara lain: pasangan usia subur yang menerima bantuan jaminan sosial, konsumsi tablet tambah darah, hingga pemantauan balita di posyandu. Tentunya hal ini juga tidak terlepas dari peran aktif dari posyandu dan puskesmas, hingga rumah sakit yang tidak berhenti menelurkan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat,” paparnya.
“Dalam upaya percepatan penurunan stunting, kami bersyukur memiliki beberapa potensi, khususnya ketersediaan sumber daya lokal, maupun kekuatan sinergitas dari TPPS. Potensi ini menjadi modal berharga bagi kami untuk menghadapi tantangan, diantaranya masih tingginya prevalensi stunting berdasarkan hasil SSGI,” pungkasnya.
