MATTANEWS.CO, OKI – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Muchendi Mahzareki, terus memacu transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Upaya ini membuahkan hasil nyata dengan ditetapkannya Kabupaten OKI sebagai daerah yang menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan.
Langkah konkret modernisasi ini ditegaskan melalui sosialisasi penggunaan KKPD bagi Pengguna Anggaran di lingkungan Pemkab OKI yang digelar selama dua hari, 14–15 April 2026, di Aula BPKAD OKI Kayuagung.
Sekretaris Daerah OKI, Asmar Wijaya, saat membuka acara menyatakan bahwa langkah ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Muchendi guna memastikan transparansi dan efisiensi APBD.
“Sesuai arahan Bapak Bupati, implementasi KKPD adalah komitmen daerah dalam mendukung percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Ini bukan sekadar tren, tapi kebutuhan untuk akuntabilitas,” ujar Asmar, Selasa (14/4/2026) lalu.
Keberhasilan OKI dalam memimpin digitalisasi keuangan di Sumsel diamini oleh Pemimpin Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung, Ruben Paradisa S. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Pemkab OKI telah menerbitkan 47 KKPD.
“Kabupaten OKI tercatat sebagai pemerintah daerah dengan penerbitan KKPD terbanyak di Sumsel. Melalui sosialisasi hasil kerja sama dengan Pusdatin dan Bank Sumsel Babel ini, kami ingin memastikan ASN memiliki pemahaman teknis yang matang terkait mekanisme nontunai ini,” jelas Ruben.
Sementara itu, ketika di konfirmasi Jumat (17/4/2026), Kepala BPKAD OKI, Farlidena Burniat, mengatakan bahwa sinergi antara OPD dan perbankan menjadi kunci utama keberhasilan transisi ini. Menurutnya, fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan seluruh Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran dan Bendahara mahir mengoperasikan sistem tersebut.
“Target terpenting adalah good governance. Dengan KKPD, setiap transaksi menjadi lebih terekam, efisien, dan meminimalisir risiko administratif,” pungkasnya.
Selain itu juga, ia menambahkan tata kelola keuangan melalui SP2D Online tahun 2026 yang tahun sebelumnya hanya online untuk pembayaran gaji saja akan tetapi tahun ini kita sudah melaksanakan full online untuk penerbitan SP2D baik itu ganti uang persediaan (GU) tambah uang persediaan (TU) dan pembayaran langsung ke fihak rekanan (LS) dan ini pertama di Sumatera Selatan.
“Sistem ini mempercepat proses pencairan, meningkatkan transparansi, serta mempersempit celah korupsi. SP2D Online menyeluruh ini memungkinkan monitoring pencairan dana secara mandiri,” pungkasnya.
