MATTANEWS.CO, MUS RAWAS– Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melaporkan bahwa Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, memimpin langsung rapat penting terkait perizinan perkebunan di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Rawas pada Kamis (11/9/2025).
Rapat yang berlangsung penuh perhatian tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Musi Rawas, Asisten Bupati, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Direktur PT Bumi Sawit Cemerlang (BSC), serta para Kepala Desa (Kades) yang wilayahnya terdampak oleh aktivitas perkebunan.
Dalam sambutannya, Bupati Ratna Machmud menegaskan pentingnya keterbukaan dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan lahan perkebunan, khususnya terkait dengan perizinan yang sah dan sesuai regulasi yang berlaku. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga keharmonisan antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.
“Kita ingin seluruh aktivitas perkebunan yang ada di Kabupaten Musi Rawas berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah hadir untuk menjembatani kepentingan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah desa, maupun perusahaan,” ujar Bupati Ratna.
Bupati juga menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tidak akan segan-segan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam perizinan ataupun penyalahgunaan lahan yang berdampak negatif bagi masyarakat sekitar.
Dalam forum tersebut, Direktur PT BSC menyampaikan pemaparan mengenai legalitas izin usaha perkebunan yang dimiliki perusahaan, progres kegiatan perkebunan di lapangan, serta komitmen perusahaan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat setempat.
Para Kepala OPD terkait, seperti Dinas Perizinan, Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Bagian Hukum Setda Musi Rawas, turut memberikan masukan serta penjelasan teknis seputar kebijakan dan prosedur perizinan yang harus dipatuhi oleh setiap badan usaha.
Sementara itu, para Kepala Desa yang hadir juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat desa terkait dampak dari aktivitas perkebunan, seperti keterbatasan akses jalan, konflik lahan, hingga persoalan ketenagakerjaan lokal.
Rapat berlangsung dengan suasana yang terbuka dan kondusif. Bupati berharap setelah pertemuan ini, seluruh pihak dapat menindaklanjuti hasil diskusi dengan langkah konkret yang dapat menciptakan situasi yang adil dan berkelanjutan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Musi Rawas dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam sektor strategis seperti perkebunan.
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berkomitmen untuk terus mengawal proses-proses yang menyangkut kepentingan publik agar tercipta pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
