MATTANEWS.CO, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Subandi melantik dan mengambil sumpah jabatan 260 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (10/1/2026). Pelantikan tersebut digelar di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo dan menjadi bagian dari upaya penguatan kinerja birokrasi guna mempercepat pembangunan daerah.
Ratusan pejabat yang dilantik terdiri dari 13 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), 83 pejabat administrator (eselon III), 146 pejabat pengawas (eselon IV), serta 18 pejabat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro.
Dalam sambutannya, Bupati Subandi menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar rotasi atau pengisian jabatan, melainkan langkah strategis untuk memastikan birokrasi bekerja lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Integritas harus menjadi fondasi utama. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil harus berpihak pada kepentingan publik,” tegas Subandi.
Ia juga mendorong para pejabat untuk memanfaatkan konektivitas dan teknologi informasi dalam mempercepat pelayanan publik serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
“Gunakan teknologi untuk mempercepat layanan, minimal untuk meningkatkan kualitas keputusan. Tunjukkan kinerja yang nyata,” pesannya.
Selain itu, Subandi menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) tanpa sekat kepentingan. Menurutnya, percepatan pembangunan Sidoarjo hanya dapat terwujud melalui kerja bersama yang solid, dilandasi loyalitas, empati, dan komitmen yang sama.
“Tidak boleh ada kotak-kotak. Loyalitas itu penting. Kita titipkan percepatan pembangunan Sidoarjo melalui kolaborasi dan kerja keras bersama,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan seluruh pejabat untuk menjalankan peran sebagai pelayan publik, memastikan seluruh program dan kegiatan OPD berjalan tepat waktu, serta menjaga pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Ia menambahkan bahwa pencapaian visi Sidoarjo yang berdaya saing dan berkelanjutan membutuhkan kerja nyata dari seluruh lini pemerintahan, dimulai dari pelayanan paling dasar di tingkat desa hingga kabupaten.
“Visi dan misi harus jelas dan diwujudkan melalui kerja nyata, dari desa sampai kabupaten,” pungkasnya.
